BPMA Teken Tiga PKS Produksi Sumur Minyak Rakyat Aceh
Gambar atau konten salah?
Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) resmi menandatangani tiga Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk produksi sumur minyak masyarakat. Perjanjian ini melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau Badan Usaha/Koperasi (BKU) dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Wilayah Kerja (WK) Aceh.
Kepala BPMA Mawardi Nur menyebut penandatanganan ini baru permulaan. Tahap yang lebih penting, menurutnya, adalah memastikan produksi berjalan aman, tertib, profesional, dan sesuai aturan keselamatan serta lingkungan. Yang tak kalah penting, kegiatan ini harus memberi manfaat ekonomi nyata bagi warga sekitar.
"Komitmen kami tidak berhenti pada penandatanganan. BPMA akan terus mengawal pelaksanaannya, memperkuat koordinasi dengan KKKS dan seluruh pemangku kepentingan, serta memastikan setiap proses berjalan sesuai regulasi. Kita ingin sumur masyarakat tidak hanya legal, tetapi juga produktif, aman, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi Aceh," tegas Mawardi dalam keterangannya pada Sabtu, 03 Oktober 2026.
Mawardi menambahkan, BPMA akan terus mendorong percepatan program-program strategis di sektor hulu migas Aceh. Caranya dengan mengedepankan kerja nyata, kolaborasi, kepastian hukum, keselamatan, perlindungan lingkungan, dan manfaat bagi masyarakat.
"Ini baru langkah awal. Ke depan, kita harus bekerja lebih cepat, lebih solid, dan lebih terukur. Target kita jelas, bagaimana potensi yang ada di Aceh dapat dikelola secara baik sehingga memberikan kontribusi terhadap lifting nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh," terangnya.
Bagi BPMA, capaian ini membuktikan bahwa sinergi antara pemerintah, BPMA, SKK Migas, KKKS, BUMD, koperasi, UMKM, dan masyarakat bisa menghasilkan langkah konkret dalam waktu singkat.
"Ini merupakan salah satu milestone pertama dan bentuk kerja nyata kita bersama. Kurang lebih dua bulan sejak saya menerima amanah sebagai Kepala BPMA, saya ingin memastikan bahwa setiap arahan dan kebijakan dapat diterjemahkan menjadi kerja konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung peningkatan lifting migas Aceh," ujar Mawardi.
BPMA juga mendorong prioritas penggunaan tenaga kerja lokal. Tujuannya agar manfaat ekonomi dari produksi bisa langsung dirasakan masyarakat di sekitar wilayah operasi.
Mawardi menyampaikan terima kasih atas arahan, dukungan, dan perhatian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terhadap pengembangan sektor hulu migas Aceh. Kerja sama ini, kata dia, merupakan bagian dari upaya mempercepat produksi sumur minyak masyarakat di WK Blok "A" Aceh Timur dan WK Blok "B" Aceh Utara.
"Setelah pelantikan, saya mendapatkan arahan dari Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia untuk terus meningkatkan lifting minyak dan gas bumi di Aceh. Arahan tersebut menjadi dorongan bagi kami di BPMA untuk bergerak lebih cepat dalam mengoptimalkan potensi migas Aceh," ucapnya.
Menurut Mawardi, dukungan Menteri ESDM dan sinergi dengan SKK Migas menjadi bagian penting. Keduanya memastikan kebijakan dan program strategis bisa diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
"Arahan dan dukungan Bapak Menteri ESDM, serta sinergi yang kuat dengan SKK Migas, menjadi energi bagi kami untuk memastikan kebijakan dapat diterjemahkan menjadi kerja konkret. Ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional serta mengoptimalkan sumber daya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.
Penandatanganan tiga PKS ini menjadi langkah awal yang konkret. Dalam waktu sekitar dua bulan sejak menjabat, Mawardi Nur langsung bergerak merealisasikan arahan Menteri ESDM. Fokusnya bukan hanya pada legalitas sumur, tetapi juga pada aspek produktivitas, keselamatan, dan keberlanjutan. Prioritas penggunaan tenaga kerja lokal juga menjadi perhatian, agar dampak ekonomi langsung dirasakan warga Aceh. Kerja sama ini diharapkan bisa meningkatkan lifting migas nasional sekaligus kesejahteraan masyarakat setempat.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Indonesia Jajaki Kerja Sama Energi dengan AS dan Norwegia
Dana Iklim Rp 8.000 Triliun Tak Bisa APBN Saja
Presiden Prabowo Batal Tukar Guling Geo Dipa dengan PNM
Pengusaha Sambut Target PLTS 100 GW, Soroti Tantangan Infrastruktur
G7 Lepas 100 Juta Barel Solar ke Pasar Global
Warga Honduras Blokade Jalan, Protes BBM Naik 11 Pekan
Berita Terbaru
Indonesia Jajaki Kerja Sama Energi dengan AS dan Norwegia
Dana Iklim Rp 8.000 Triliun Tak Bisa APBN Saja
Presiden Prabowo Batal Tukar Guling Geo Dipa dengan PNM
Pengusaha Sambut Target PLTS 100 GW, Soroti Tantangan Infrastruktur
G7 Lepas 100 Juta Barel Solar ke Pasar Global
BPMA Teken Tiga PKS Produksi Sumur Minyak Rakyat Aceh
Warga Honduras Blokade Jalan, Protes BBM Naik 11 Pekan
Arab Saudi Siap Serang Houthi Demi Amankan Laut Merah
Pelatihan WPPE: Simulasi Transaksi Efek hingga Sertifikasi BNSP
