Aceh Sudah Normal Fungsional, Masih Ada Kesenjangan

Banda Aceh – Bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatera sudah berlangsung enam bulan.

Selasa, 09 Juni 2026, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa kondisi Aceh saat ini sudah normal fungsional. “Tadi kita melakukan evaluasi apa yang sudah dicapai selama masa tanggap darurat dan transisi. Intinya, kita sudah kembali kepada normal, tapi belum permanen. Normalnya normal fungsional,” kata Tito kepada wartawan setelah menghadiri rapat tertutup di Kantor Gubernur Aceh.

Rapat koordinasi dan evaluasi capaian penanganan serta percepatan pemulihan pascabencana Hidrometeorologi di Aceh dipimpin oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem). Di dalamnya hadir Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah Dek Fadh, sejumlah wali kota dan bupati, serta beberapa perwakilan kementerian.

Tito menjelaskan bahwa “normal” yang dimaksud meliputi pergerakan orang dan barang berjalan baik, listrik juga bagus, SPBU berjalan operasional, internet kembali aktif, dan logistik tidak kekurangan. Namun, masih ada beberapa kondisi yang belum ideal.

“Namun sekali lagi, ada yang belum ideal. Misalnya sekolah, ada yang masih di tenda beberapa, ada yang masih darurat, ada yang menumpang di sekolah lain, meskipun sebagian besar sudah kembali ke sekolah asal,” ujarnya.

Ia menambahkan, “Nah kalau kita lihat dari beberapa indikator yang ada, data yang ada, memang dampak yang cukup masif itu adalah, yang paling masif adalah di Provinsi Aceh. Tanpa mengecilkan Sumatera Utara dan Sumatera Barat, saya juga akan nanti ke sana.”

Menurut Tito, meski sudah kembali ke fungsi normal kehidupan masyarakat, masih banyak persoalan yang belum terselesaikan. Di antaranya perumahan, pendidikan, rumah ibadah, madrasah, jalan, jembatan, sawah, tambak, dan lain‑lain.

Untuk pemulihan tiga provinsi terdampak bencana, Tito mengatakan dibutuhkan anggaran triliunan rupiah. Target pemulihan berlangsung selama tiga tahun.

“Total anggaran yang sudah disetujui oleh Pak Presiden dan DPR itu adalah untuk tiga provinsi ini selama tiga tahun Rp100,1 triliun, dibagi menjadi tiga tahapan, Rp 39 triliun, Rp 32 triliun, dan Rp 28 triliun lebih,” ujarnya.

Dengan demikian, pemerintah menyiapkan dana yang cukup besar untuk memperbaiki infrastruktur, fasilitas pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan dan mengembalikan kondisi normal bagi masyarakat yang terdampak.