Agrinas Tanggapi Keluhan Gaji Pengelola Gerai Kopdes Merah Putih

PT Agrinas Pangan Nusantara akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait sistem pengelolaan dan pengupahan yang dikeluhkan oleh para pengelola gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Keluhan ini sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah sekitar 80 persen dari total 85 gerai KDKMP di Bojonegoro memutuskan untuk berhenti beroperasi secara bersamaan pada 03 Juli 2026.

Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menyatakan bahwa pihaknya memahami keresahan yang muncul di lapangan. Ia menegaskan bahwa kesejahteraan para personel merupakan prioritas utama yang tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh perusahaan.

"Menanggapi isu yang berkembang di media sosial terkait proses penggajian personel KDKMP, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih atas setiap perhatian, masukan, dan kepedulian yang diberikan. Kesejahteraan para personel adalah prioritas yang tidak pernah kami kompromikan," tulis Joao dalam akun Instagram pribadinya @bung.joaomota pada Kamis, 09 Juli 2026.

Joao menjelaskan bahwa saat ini timnya sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh sistem yang sudah berjalan selama sepekan terakhir. Pihaknya berjanji akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan setiap ketidaksesuaian data yang ditemukan setelah proses verifikasi rampung.

"Sepekan terakhir kami terus mengecek total sistem yang berjalan. Kami berkomitmen setiap ketidaksesuaian data segera ditindaklanjuti dan diselesaikan secepatnya setelah verifikasi. Sebagian telah diselesaikan, dan proses ini masih terus berlanjut," jelasnya.

Ia memastikan bahwa perusahaannya terus berupaya memiliki sistem yang paling baik demi kelancaran pengelolaan gerai Kopdes Merah Putih yang sudah beroperasi. Saat ini, sebanyak 1.061 gerai telah beroperasi di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di sisi lain, pembangunan lebih dari 80.000 unit gerai dan gudang KDKMP di berbagai pelosok Indonesia juga terus berjalan.

"Kami terus mengupayakan sistem terbaik demi hasil yang kokoh untuk mengelola gerai yang telah beroperasi, menyiapkan gerai yang sudah selesai dibangun agar bisa segera beroperasi," tutur Joao.

"Kesejahteraan dan hak para personel Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di 1061 gerai yang telah beroperasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah prioritas kami. Setiap tetes keringat dan dedikasi personel adalah roda penggerak KDKMP," tambahnya.

Sebelumnya, jagat media sosial dihebohkan oleh keluhan para pengelola Kopdeskel Merah Putih yang mengaku kecewa terhadap sistem pengelolaan dan pengupahan yang diterapkan oleh Agrinas Pangan Nusantara. Kekecewaan ini muncul karena para pengelola menerima upah yang tidak sesuai dengan janji awal. Hal inilah yang menyebabkan sekitar 80 persen dari 85 gerai Kopdes Merah Putih di Bojonegoro berhenti beroperasi untuk sementara waktu pada 03 Juli lalu.

Kepala Desa Campurejo, Edi Susanto, membenarkan adanya keluhan dari pengelola gerai Kopdes Merah Putih di wilayahnya. Menurut laporan yang diterimanya, para pekerja sebelumnya dijanjikan gaji sekitar Rp1,2 juta hingga Rp1,4 juta per bulan. Namun, kenyataannya ada yang hanya menerima gaji sebesar Rp76 ribu.

"Kemarin kami mendapat aduan dari pengelola KDKMP di desa kami bahwa mulai hari ini KDKMP Campurejo ditutup," ujar Edi pada Jumat, 03 Juli 2026.

Sementara itu, salah seorang pengelola KDKMP Campurejo yang enggan disebutkan namanya membenarkan keterangan kepala desa Campurejo, Bojonegoro. Ia mengungkapkan alasan penutupan gerai tersebut.

"Ya mas, alasan kami menutup gerai karena ketidakjelasan gaji yang kami terima serta sejak awal kami juga tidak menerima surat perjanjian kerja dari pusat," ujarnya.

Peristiwa ini menunjukkan adanya kesenjangan antara janji dan realita di lapangan. Meskipun perusahaan berkomitmen untuk mengevaluasi sistem, keluhan mendasar seperti ketiadaan surat perjanjian kerja dan besaran gaji yang jauh dari ekspektasi menjadi akar masalah yang perlu segera dibenahi. Keberadaan lebih dari seribu gerai yang sudah beroperasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi tanggung jawab besar yang harus dikelola dengan transparan dan adil bagi seluruh personel di lapangan.