5 Pejabat Perempuan Surabaya Digeser karena Tak Dapat Restu Suami

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, baru saja melakukan perombakan jabatan di lingkungan pemerintah kota. Beberapa pejabat perempuan dipindahkan ke posisi baru. Alasannya? Mereka tidak mendapat izin dari suami untuk bekerja hingga larut malam.

"Saya mengucapkan terima kasih atas pergeseran yang terjadi hari ini. Ada sekitar lima perempuan yang mengundurkan diri karena tidak mendapat restu suami," ujar Eri kepada wartawan di Balai Kota Surabaya, Kamis, 09 Juli 2026.

Menurut Eri, seorang pejabat struktural wajib mendapatkan restu dari pasangannya. Keluarga, katanya, jauh lebih penting daripada jabatan atau hal lainnya. Ia berpesan agar para pejabat yang dipindahkan tetap memiliki komitmen dan konsisten berjuang untuk masyarakat, meski tidak lagi berada di garda terdepan.

Eri menjelaskan, para lurah perempuan yang tidak mendapat restu itu dipindahkan ke eselon yang setara. Mereka mungkin tidak lagi menjadi pemimpin di wilayahnya, tapi tingkatan jabatan strukturalnya tidak berubah. "Sebenarnya tidak turun, eselonnya sama. Kepala seksi dan lurah itu eselonnya sama. Bedanya, dia nomor satu atau bukan, tapi eselonnya tetap," jelasnya.

Selain merotasi lima pejabat perempuan, Eri juga melakukan mutasi terhadap pejabat lain di lingkungan pemkot. Total ada 32 pejabat yang dimutasi. Penyebabnya, ada lurah yang sudah menjabat lebih dari tiga tahun. "Ada yang sudah lima tahun, enam tahun, melebihi batas tiga tahun yang pernah saya minta. Makanya kami lakukan mutasi ini," pungkasnya.

Mutasi dan rotasi pejabat adalah hal biasa dalam birokrasi. Namun, alasan restu suami menjadi sorotan. Ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga tetap menjadi pertimbangan utama dalam kepemimpinan di Surabaya.