Anggaran Pangan RI 2027 Capai Rp195 Triliun

Pemerintah Indonesia serius mengejar target swasembada pangan. Ini adalah salah satu misi utama yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Untuk mewujudkannya, negara mengalokasikan dana yang tidak sedikit. Pada tahun 2027, anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp 195,3 triliun. Angka ini naik 2,3% dari proyeksi kebutuhan di tahun sebelumnya, yang diperkirakan mencapai Rp 190,9 triliun pada 2026.

Dokumen Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2027, yang dikutip pada Selasa 18 Agustus 2026, merinci penggunaan dana tersebut. Anggaran raksasa itu akan dialokasikan untuk berbagai program. Mulai dari pembangunan kawasan swasembada pangan, pembangunan pergaraman nasional, hingga program kampung nelayan merah putih. Tidak hanya itu, ada juga program kapal ikan modern, peningkatan akses pembiayaan dan permodalan, perlindungan usaha pertanian dan perikanan, serta subsidi pupuk.

Pemerintah telah menetapkan lima arah kebijakan utama untuk anggaran ketahanan pangan pada 2027. Pertama, meningkatkan produktivitas pangan. Caranya antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, modernisasi sistem pertanian dan perikanan, serta penguatan infrastruktur pertanian. Pembangunan pergaraman nasional juga masuk dalam kebijakan ini, begitu pula dengan pendampingan dan penguatan kelembagaan usaha, peremajaan tanaman perkebunan, serta penguatan riset perbenihan atau perbibitan.

Kedua, menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Ini akan dilakukan melalui pembangunan kawasan swasembada pangan dan kawasan perkebunan. Pemerintah juga berencana memperkuat cadangan pangan dan meningkatkan efisiensi rantai pasok serta distribusi. Penguatan sistem logistik pangan nasional, pengembangan kawasan industri pendukung, serta penguatan integrasi hulu-hilir untuk mendorong hilirisasi dan nilai tambah juga menjadi fokus.

Ketiga, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Kebijakan ini mencakup program pemberdayaan, bantuan sarana dan prasarana produksi, serta peningkatan akses pembiayaan dan permodalan. Perlindungan usaha pertanian dan perikanan juga menjadi bagian penting dari upaya ini.

Keempat, pemerintah ingin menguatkan ketahanan pangan yang adaptif terhadap perubahan iklim. Langkah yang diambil meliputi mitigasi dan adaptasi terhadap potensi perubahan iklim yang bisa berdampak pada ketahanan pangan.

Kelima, menopang kedaulatan pangan secara bertahap. Proses ini dimulai dari kedaulatan beras, lalu dilanjutkan ke komoditas lain seperti jagung, kedelai, daging, bawang putih, dan gula. Semua target ini dituntaskan dalam periode jangka menengah.

Salah satu pos anggaran yang cukup besar adalah subsidi pupuk. Dalam RAPBN tahun anggaran 2027, dana yang disiapkan untuk subsidi pupuk mencapai Rp 48,24 triliun. Jumlah ini meningkat 2,9% jika dibandingkan dengan proyeksi penggunaan anggaran di 2026 yang sebesar Rp 46,87 triliun.

Melihat data dalam lima tahun terakhir, anggaran ketahanan pangan terus mengalami kenaikan, meski sempat turun pada tahun 2024 ke 2025. Pada 2022, anggaran ketahanan pangan dipatok sebesar Rp 88,8 triliun. Setahun kemudian, di 2023, nilainya naik pesat menjadi Rp 115,1 triliun. Kenaikan berlanjut di 2024 menjadi Rp 159,5 triliun.

Namun, di tahun 2025 anggaran ini justru mengalami penurunan 9,8% menjadi Rp 143,0 triliun. Setelah itu, proyeksi untuk tahun ini menunjukkan angka yang lebih tinggi, yaitu Rp 190,9 triliun. Dan puncaknya, pada 2027 mendatang, pemerintah telah menyiapkan anggaran senilai Rp 195,3 triliun, naik sekitar 2,3% dari proyeksi tahun sebelumnya.

Peningkatan anggaran ini diklaim telah membuahkan hasil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produktivitas tanaman pangan meningkat. Komoditas padi naik dari 52,38 kuintal per hektare pada 2022 menjadi 53,18 kuintal per hektare di 2025. Hal serupa terjadi pada jagung, yang produksinya naik dari 57,08 kuintal per hektare di 2022 menjadi 57,74 kuintal per hektare di 2025.

Komoditas lain juga menunjukkan peningkatan produksi selama periode 2022 hingga 2025. Produksi daging ayam ras pedaging naik dari 3,77 juta ton di 2022 menjadi 4,17 juta ton di 2025. Sementara itu, produksi telur ayam petelur meningkat dari 5,57 juta ton di 2022 menjadi 6,41 juta ton di 2025.

Tingkat kesejahteraan petani juga diklaim membaik. Indikatornya adalah nilai tukar petani (NTP) pada bulan Juni 2026 yang mencapai 127,65. Angka ini lebih tinggi dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 121,72, atau naik 4,87%. Begitu pula dengan nilai tukar nelayan (NTN). Pada Juni 2026, NTN tercatat sebesar 107,47, naik dari 101,49 pada periode yang sama tahun sebelumnya. Ini berarti kenaikan sebesar 5,89%.

Singkatnya, pemerintah menaruh perhatian besar pada sektor pangan. Anggaran yang terus membengkak dalam lima tahun terakhir menunjukkan komitmen ini. Meskipun produktivitas beberapa komoditas dan indikator kesejahteraan petani menunjukkan tren positif, angka-angka itu belum sepenuhnya menjadi jaminan bahwa target swasembada pangan sudah di depan mata.