Anggaran Transfer Daerah 2027 Naik 5,5% Jadi Rp 735 Triliun

Jakarta — Pemerintah memastikan anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 mencapai Rp 735 triliun. Jumlah ini naik 5,5% jika dibandingkan dengan proyeksi realisasi pada 2026 yang sebesar Rp 696,9 triliun. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan hal tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027 yang digelar pada Selasa, 29 September 2026. "Transfer ke daerah dialokasikan Rp 735 triliun, meningkat dibandingkan transfer pada tahun ini," ujarnya. Kenaikan alokasi ini bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin memastikan berbagai program pembangunan di daerah berjalan lancar. Lebih dari itu, penguatan pelayanan publik di tingkat lokal juga menjadi perhatian utama. "Guna memastikan agenda pembangunan dan penguatan pelayanan publik dapat dirasakan merata di seluruh pelosok negeri," kata Suahasil. Ia menegaskan bahwa APBN dan APBD tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus berjalan seirama agar dampak belanja negara benar-benar terasa oleh masyarakat. "APBN dan APBD adalah satu kesatuan, bekerja dalam satu tarikan napas bersama agar setiap Rupiah anggaran memberikan manfaat yang makin nyata dan merata bagi masyarakat," jelasnya. Suahasil menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diarahkan untuk menggerakkan perekonomian, melindungi warga, serta meningkatkan kualitas layanan publik. Targetnya, kesejahteraan bisa dirasakan dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. "Sinergi pusat dan daerah diarahkan untuk membangkitkan ekonomi, melindungi rakyat, meningkatkan kualitas layanan publik, dan menghadirkan kesejahteraan dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote," pungkasnya. Kenaikan TKD tahun depan sejalan dengan keputusan DPR yang telah mengesahkan APBN 2027 dengan belanja negara mencapai Rp 4.106 triliun. Artinya, porsi transfer ke daerah menempati porsi signifikan dalam postur anggaran nasional. Dengan tambahan dana ini, pemerintah berharap daerah memiliki ruang fiskal lebih luas untuk membiayai kebutuhan mendesak, mulai dari infrastruktur dasar hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan. Namun, efektivitas penyaluran tetap menjadi catatan penting agar setiap rupiah yang dikucurkan benar-benar sampai ke tangan rakyat.