Antrean Solar di Sumsel Tewaskan Korban, Gubernur Tuding Mafia

Antrean panjang di SPBU di Sumatera Selatan sudah memakan korban jiwa. Gubernur Herman Deru menyebut sindikat dan mafia bahan bakar minyak jenis solar menjadi penyebab utama. Akibat praktik ini, alokasi di SPBU cepat habis. Pemilik kendaraan sering pulang dengan tangan kosong.

"Persoalan antrean ini sebenarnya klasik, pertama karena ada sindikat. Baik itu di internal masing-masing SPBU, ada juga operator yang punya 5 barcode, kemudian tukang unjal (angkut). Tapi, apapun itu, ini persoalan yang harus diatasi secara komprehensif," kata Deru setelah rapat tentang antrean BBM bersubsidi, Selasa, 7 Juli 2026.

Deru minta polisi turun mengawasi. Juga BPH Migas soal distribusi. "Yang pidana silakan polisi, yang di dalam distribusi silakan BPH Migas," tegasnya. Ia juga meminta setiap SPBU di-breakdown masalahnya. Tidak hanya di Palembang, tapi seluruh kabupaten dan kota.

"Kuota ini saya minta di-breakdown juga mana SPBU yang bermasalah dari distribusi ini sehingga mengakibatkan antrean. Karena ada yang sudah terpenuhi kuotanya, ada juga yang melampaui kadang-kadang," jelas Deru.

Pemerintah Provinsi Sumsel akan membentuk satgas pengawasan suplai dan penyaluran di tiap SPBU. "Besok (Rabu) satgas ini akan saya tandatangani. Jadi disitu akan melibatkan Satpol PP, Dishub, Polantas juga untuk eksternalnya agar terlibat dan agar tak terjadi antrean panjang. Kuota tadi, hasil koordinasi dengan BPH Migas, untuk SPBU yang bermasalah. Sebab, ada juga SPBU yang tidak mau dikasih BBM bio solar karena tidak tahan dengan mafia BBM di lapangan," jelasnya. Satgas akan mulai bertugas Rabu, 8 Juli 2026.

Polda Sumsel sudah melakukan razia acak. Tapi, kata Deru, "tindakannya tak bisa sporadis menyeluruh."

Deru juga meminta surat edaran pembatasan waktu pengisian BBM yang ia keluarkan jangan dijadikan kambing hitam. Ia menjelaskan, pembatasan hanya berlaku di 10 dari 48 SPBU di Palembang. "Hari ini (kemarin) kita extend, jika sebelumnya berlaku mulai pukul 22.00 WIB-04.00 WIB akan menjadi mulai pukul 21.00 WIB-05.00 WIB. Tapi, tidak bisa dikambinghitamkan SE ini seakan berlaku di seluruh Sumsel, tidak. Ini hanya berlaku jika melanggar estetika lalu lintas, apalagi di depan bandara misalnya," ungkap Deru.

"Kita berharap dalam minggu-minggu ini kelihatan hasilnya. Tidak ada lagi antrean panjang," harapnya.

Soal kuota, Sumsel tidak akan mengusulkan tambahan BBM subsidi. "Penambahan kuota provinsi tidak ada, tapi memungkinkan untuk menambah kuota di kabupaten/kota dan SPBU. Tapi, kalau kuota kita tidak cukup kita akan minta lagi," pungkasnya.

Masalah antrean BBM di Sumsel sebenarnya sudah berlangsung lama. Kehadiran sindikat dan mafia memperparah distribusi. Pemerintah daerah memilih membentuk satgas daripada menambah kuota. Efektivitas langkah ini masih harus dilihat dalam beberapa pekan ke depan.