ARIKSA Desak Pemerintah Segera Rumuskan Space Policy 2045

Ketua Umum Asosiasi Antariksa Indonesia (ARIKSA), Adi Rahman Adiwoso, mendesak pemerintah untuk segera merumuskan Space Policy 2045. Menurutnya, dokumen ini penting sebagai peta jalan pembangunan sektor antariksa nasional. Tanpa arah kebijakan yang jelas, Indonesia berisiko hanya menjadi penonton di tengah persaingan global yang semakin ketat.

"Kita perlu kebijakan, kita perlu Space Policy 2045. Indonesia harus memiliki infrastruktur regulasi yang mendukung kemandirian sehingga tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen teknologi antariksa," kata Adi dalam acara peringatan 50 Tahun Satelit Indonesia di Gedung BJ Habibie, Jakarta, pada Rabu, 08 Juli 2026.

Adi menjelaskan, lanskap teknologi antariksa telah berubah drastis. Dulu, ruang angkasa identik dengan proyek-proyek besar milik pemerintah. Sekarang, banyak negara justru mendorong perusahaan swasta, universitas, dan lembaga riset untuk menjadi motor utama inovasi. Ini bukan lagi domain eksklusif negara.

Dalam lima dekade ke depan, antariksa akan menjadi salah satu faktor penentu posisi suatu bangsa. Negara-negara seperti Amerika Serikat, China, India, Jepang, hingga Singapura sudah berlomba membangun ekosistem antariksa. Mereka melakukannya lewat dukungan kebijakan, investasi besar, dan kolaborasi erat antara pemerintah, industri, dan akademisi.

Adi memberi contoh Jepang yang mengalokasikan dana sebesar USD 6,7 miliar melalui Space Strategy Fund selama 10 tahun. Sementara itu, Singapura baru saja membentuk badan antariksa nasional dan menyiapkan investasi sekitar SGD 200 juta untuk mengembangkan sektor ini.

"Kita sedang memasuki era ketika space sovereignty (kedaulatan antariksa) menjadi salah satu strategi penting sebuah negara," ujarnya.

Menurut Adi, membangun sektor antariksa tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Indonesia perlu mendorong lahirnya startup, perusahaan swasta, dan talenta muda yang mampu mengembangkan teknologi antariksa. Kolaborasi antara industri, perguruan tinggi, lembaga riset, dan pemerintah menjadi kunci agar Indonesia bisa bersaing.

"Kita harus mendukung tumbuhnya pemain-pemain baru di bidang antariksa Indonesia. Seperti negara lain, pemerintah, akademisi, industri, hingga masyarakat harus bersama-sama membangun ekosistem antariksa yang berdaulat," tegasnya.

Indonesia punya keunggulan geografis yang tidak dimiliki banyak negara. Posisinya yang berada di garis khatulistiwa sangat strategis untuk peluncuran satelit dan pengembangan konstelasi satelit orbit rendah. Ini adalah aset yang tak ternilai.

Bersama negara-negara ekuator lain, Indonesia juga berpeluang membangun konstelasi satelit ekuatorial untuk kebutuhan pengamatan Bumi (Earth Observation).

"Kalau kita bisa bekerja sama dengan Brasil mewakili Amerika Selatan dan Nigeria mewakili Afrika, gabungan negara-negara ekuator itu memiliki produk domestik bruto sekitar USD 4,8 triliun. Ini bisa menjadi kekuatan besar dalam membangun konstelasi satelit ekuatorial," kata Adi.

Selain soal regulasi, Adi menyoroti masalah sumber daya manusia. Ia memperkirakan jumlah tenaga profesional yang benar-benar berkecimpung di bidang antariksa di Indonesia masih kurang dari 1.000 orang. Jumlah ini sangat kecil jika dibandingkan dengan India yang memiliki sekitar 20.000 tenaga ahli.

Karena itu, ia mendorong integrasi antara dunia pendidikan, industri, dan lembaga riset. Lulusan bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) harus memiliki jalur karier yang jelas di sektor ini.

"Tugas kita adalah membangun jalan agar anak-anak muda Indonesia dapat berkarya dan berkembang. Mereka harus memiliki wadah yang jelas untuk berkarier di bidang antariksa," ujarnya.

Adi sempat mengenang peluncuran Satelit Palapa A1 pada 1976. Menurutnya, saat itu Palapa bukan sekadar proyek teknologi. Ia adalah simbol kedaulatan yang mampu menyatukan Indonesia di tengah keterbatasan infrastruktur komunikasi antarpulau.

Namun, ia menegaskan bahwa peringatan 50 tahun Satelit Indonesia tidak boleh berhenti pada nostalgia. Mengutip pernyataan mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, Adi berkata, "Semakin jauh kita melihat ke belakang, semakin jauh pula kita dapat melihat ke depan."

Semangat itulah yang perlu menjadi pijakan Indonesia untuk membangun industri antariksa yang mandiri dan berdaya saing. Tanpa langkah konkret sekarang, Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi teknologi negara lain. Padahal, potensi untuk menjadi pemain utama sudah ada di depan mata.