DPRD Ingatkan Risiko Biaya Ganti Nama Jawa Barat

Wacana mengganti nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda ternyata tidak hanya ramai dibicarakan di wilayah Priangan atau Pantura. Daerah penyangga Jakarta seperti Kota Depok dan Kota Bekasi juga ikut angkat bicara.

Rony, anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Demokrat yang mewakili daerah pemilihan VIII—mencakup wilayah penyangga tersebut—mengaku mendukung usulan ini secara pribadi. Tapi ada catatan penting. Ia mengingatkan agar identitas masyarakat di luar Priangan, khususnya daerah penyangga, jangan sampai terabaikan.

Menurut Rony, ide mengganti nama Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda adalah langkah yang baik. Tujuannya untuk mengembalikan identitas historis yang selama ini dianggap terkikis. Nama administratif warisan kolonial Belanda dinilai menjadi penyebabnya.

"Terkait dengan wacana dan usulan pergantian nama itu saya rasa sebuah hal yang sangat baik untuk mengembalikan nilai historis kemudian jati diri wilayah Sunda karena memang warisan daripada peninggalan Belanda dulu menggunakan arah mata angin, Jawa Barat, Jawa Timur, hanya saja kan nggak ada Jawa Utara kemudian tidak ada Jawa Selatan," kata Rony pada Rabu, 08 Juli 2026.

Meski mendukung, Rony tidak menutup mata. Ia mengingatkan bahwa Jawa Barat tidak hanya dihuni oleh masyarakat Sunda dalam pengertian sempit. Keberagaman identitas budaya harus menjadi perhatian utama sebelum keputusan diambil.

"Namun demikian perlu juga dipertimbangkan karena Jawa Barat itu bukan hanya wilayah Sunda tapi juga ada Sunda Cirebonan kemudian ada Sunda Betawian, Bekasi, Depok juga kan Sunda Betawian," ujarnya.

Karena itu, Rony menilai nama yang nantinya dipilih harus mampu mengakomodasi seluruh identitas budaya di Jawa Barat. Termasuk masyarakat di wilayah penyangga Jakarta.

"Harus ada kompromi yang pas nama yang ditentukan itu tidak Pasundan atau Parahyangan sentris saja. Nah ini yang perlu duduk bersama untuk mewujudkan cita-cita keinginan mengubah nama Provinsi Jawa Barat," tegasnya.

Selain soal representasi budaya, Rony juga mengingatkan agar perubahan nama tidak dilakukan terburu-buru. Sebab, pergantian nama provinsi akan berdampak luas terhadap administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.

"Kemudian dipersiapkan dengan matang gitu kan, tidak usah terburu-buru, karena begitu namanya berubah, otomatis banyak implikasi. Baik itu urusan administratif ya kan, plang-plang nama seluruh Jawa Barat pasti berubah ya kan, kop surat berubah, lambang juga berubah," katanya.

Perubahan juga akan menyentuh berbagai dokumen resmi milik pemerintah maupun masyarakat.

"Kemudian secara administratif pemerintahan juga banyak yang harus dilakukan perubahan gitu, biayanya juga tidak kecil ini. Kemudian juga dari sisi KTP, kartu keluarga, paspor, administrasi kependudukan juga pasti akan mengalami perubahan-perubahan, itu kan secara menyeluruh. Ini yang musti harus dipertimbangkan dengan baik juga gitu," ujarnya.

Rony pun mendorong agar pembahasan usulan tersebut melibatkan seluruh unsur masyarakat dari berbagai daerah di Jawa Barat. Termasuk wilayah Pantura dan kawasan penyangga ibu kota.

"Kemudian kita undang duduk bersama akademisi, politisi, sejarawan, tokoh-tokoh gitu kan, sesepuh harus duduk bersama. Ada perwakilan dari yang wilayah Cirebon, Indramayu, Bekasi, Depok gitu kan, Ciamis, ujung ke ujung semua gitu," katanya.

Ia menegaskan, sebelum diputuskan, DPRD dan pemerintah harus menghitung secara rinci urgensi serta beban anggaran yang akan ditimbulkan dari perubahan nama tersebut.

"Dan yang terpenting harus dikaji secara mendalam urgensinya apakah penting, sangat penting untuk melakukan perubahan nama. Biayanya berapa dihitung yang baik. Kalau memang biayanya ringan ya boleh. Tapi kalau biayanya terlalu besar ya mendingan biayanya buat bangun sekolah, buat bangun SMA negeri, SMK negeri, buat bangun rumah sakit, buat perbaikan jalan gitu kan, buat pembenahan pasar gitu kan, mungkin seperti itu gitu," ucapnya.

Meski demikian, secara pribadi Rony menyatakan mendukung setiap gagasan positif yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun ia menegaskan, hingga saat ini DPRD Jawa Barat sebagai lembaga belum mengambil keputusan resmi terkait perubahan nama tersebut.

"Tapi kita mendukung kalau Pak Gubernur untuk wacana yang baik kita mendukung. Saya sebagai anggota DPRD mendukung penuh. Tetapi kalau kelembagaan kan belum, DPRD belum mengambil sikap secara resmi gitu," jelasnya.

Di sisi lain, Rony juga mengemukakan gagasan lain yang dinilai layak dikaji. Yakni pemekaran wilayah Jawa Barat. Menurutnya, luas wilayah dengan 27 kabupaten/kota memungkinkan lahirnya dua hingga tiga provinsi baru. Tujuannya agar pembangunan lebih fokus dan merata.

"Dan terakhir statement saya untuk pemisahan memang sudah pernah ada sejarahnya, yaitu Provinsi Banten. Dulu kan Banten bagian dari Jawa Barat, kemudian menjadi provinsi sendiri gitu," katanya.

"Jika memang Jawa Barat terlalu luas, sekarang 27 kabupaten dan kota, mungkin bisa dibagi menjadi tiga provinsi. Yang Cirebon, Indramayu, kemudian Banjar, Kuningan, mungkin Sumedang itu menjadi provinsi sendiri. Bekasi, Depok jadi provinsi sendiri. Bekasi, Depok, Karawang mungkin ya, Subang gitu jadi provinsi sendiri. Kemudian yang wilayah Bandung, Ciamis, Sumedang, Garut menjadi provinsi sendiri. Sehingga bisa lahir dua provinsi baru atau tiga provinsi baru," ujarnya.

Menurut Rony, gagasan tersebut tetap membutuhkan kajian komprehensif. Namun jika tujuannya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemekaran wilayah juga layak dipertimbangkan.

"Ini butuh kajian yang secara mendalam, tapi kalau tujuannya untuk pembangunan wilayah yang lebih fokus, komprehensif, mungkin juga baik gitu," pungkasnya.

Wacana perubahan nama Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda masih dalam tahap diskusi. Belum ada keputusan resmi dari DPRD Jawa Barat. Selain soal nama, wacana pemekaran wilayah juga muncul sebagai alternatif. Kedua gagasan ini sama-sama membutuhkan kajian mendalam dan biaya yang tidak sedikit. Sejarah pemekaran Banten dari Jawa Barat bisa menjadi pelajaran. Yang jelas, keputusan apapun nantinya harus melibatkan semua pihak dan mempertimbangkan dampak luas terhadap masyarakat.