ATR/BPN usulkan tambah anggaran Rp672 miliar 3 juta rumah

ATR/BPN mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 672.937.948.560 untuk mendukung pelaksanaan program 3 Juta Rumah, penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Usulan ini telah disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Kementerian ATR-BPN saat ini sedang mengusulkan anggaran tambahan kepada Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan untuk melaksanakan program 3 juta rumah dan percepatan RDTR serta revisi RTRW,” ujar Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, pada 31 Maret 2026.

Program 3 juta rumah menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Pihak kementerian bertugas menerbitkan sertifikat tanah dan hak guna bangunan agar penerima manfaat dapat memperoleh kepastian hukum. Nusron menjelaskan bahwa bantuan pelaksanaan program ini difokuskan pada daerah dengan tingkat sertifikat masih rendah, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, dan Jakarta.

“Terkait dengan dukungan terhadap program 3 juta rumah, diprioritaskan pada daerah yang tingkat sertifikatnya masih rendah yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY, termasuk juga Jakarta ini,” paparnya. “Karena daerah pemukiman kumuh di Jakarta, kebutuhan anggaran tambahannya menyelesaikan target 3 juta rumah, kurang lebih sekitar Rp 672 miliar,” tambah Nusron.

Di luar itu, Nusron melaporkan bahwa sepanjang 2026 kementerian/badan yang dipimpin olehnya mendapat anggaran sebesar Rp 9,49 triliun. Namun pagu anggaran tersebut kemudian dipangkas untuk efisiensi sebesar Rp 551,65 miliar. “Blokir dan alokasi direktif presiden sebesar Rp 551.649.863.000 sehingga paku yang efektif adalah Rp 8.897.697.102.000,” jelas Nusron.

Dari jumlah tersebut, penyerapan anggaran ATR/BPN pada tiga bulan pertama 2026 mencapai 20,10%, terdiri dari pelaksanaan program pelayanan pertanahan, pelayanan penerbitan KKPR, pelayanan pendidikan, dan pelayanan pelatihan. “Pada kuartal I ini telah tercapai angka Rp 1.798.202.288.875 atau sekitar 20,10% dari pagu efektif,” tegasnya.

Dengan tambahan anggaran ini, ATR/BPN berharap dapat mempercepat penyelesaian program 3 juta rumah dan revisi tata ruang di wilayah yang paling membutuhkan. Keputusan ini diharapkan membawa dampak positif bagi penyediaan rumah dan kepastian hukum bagi masyarakat di Indonesia.