ATSI Minta Tarif Verifikasi Biometrik SIM di Bawah Rp 1.000

Pemerintah baru saja menerapkan sistem registrasi kartu SIM menggunakan pemindaian wajah atau biometrik. Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) langsung angkat bicara. Mereka mengusulkan agar tarif verifikasi data biometrik ini tidak lebih dari Rp 1.000.

Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir, menjelaskan situasi yang dihadapi operator seluler saat ini. Indosat Ooredoo Hutchison, Telkomsel, dan XLSmart harus membayar Rp 3.000 untuk setiap kali transaksi pencocokan data biometrik. Sementara itu, verifikasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) dikenakan biaya Rp 1.000 per transaksi.

Data biometrik ini disimpan di database Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Saat seseorang mendaftarkan nomor HP baru, operator seluler akan meminta Dukcapil untuk memverifikasi apakah data biometrik yang didaftarkan cocok dengan data yang tersimpan.

Marwan mengungkapkan, berdasarkan perhitungan internal operator, biaya yang realistis untuk verifikasi NIK dan nomor KK sebenarnya hanya Rp 70. Sedangkan untuk verifikasi data biometrik, biayanya sekitar Rp 200.

"Kalau kita lihat referensi India itu setengah Rupee atau kalau dirupiahkan sekitar Rp 98 (verifikasi NIK dan nomor KK). Jadi, kami sudah punya referensinya. Memang capex dan opex sudah kita hitung," ujar Marwan di Jakarta.

Ia menambahkan, biaya verifikasi data biometrik yang mencapai Rp 3.000 dinilai tidak masuk akal. Terlebih di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan saat ini. Perbandingan dengan negara lain yang menerapkan kebijakan serupa juga menunjukkan angka yang jauh lebih rendah.

"Jadi, kami melihat angka ini tidak realistis. Soal pada akhirnya kami mengajukan angka baru, kita lagi koordinasikan karena kami juga memahami Dukcapil, PNBP. Ini tidak ditanggung konsumen tapi operator seluler. Kami berharap tarifnya bisa di bawah Rp 1.000," ungkap Marwan.

Marwan menjelaskan, tarif verifikasi ini berdampak langsung pada biaya operasional operator. Setiap kali pelanggan mengaktifkan nomor baru, proses biometrik wajib dilakukan. Di sisi lain, operator juga harus menjaga kualitas jaringan di tengah tingginya permintaan akses internet.

Estimasi penjualan kartu SIM mencapai sekitar 6 juta kartu per bulan. Dalam setahun, angka itu menjadi 72 juta kartu. Jika dihitung dari seluruh operator, total transaksi verifikasi bisa mencapai ratusan juta kali dalam setahun.

"Jika tarif terlalu tinggi, tentu akan membebani operasional operator," ucapnya.

Biaya verifikasi yang tinggi bisa menjadi beban tambahan bagi operator di saat mereka juga harus berinvestasi besar untuk infrastruktur jaringan. Angka Rp 3.000 per transaksi, jika dikalikan dengan jutaan transaksi setiap bulan, menghasilkan jumlah yang sangat besar. Operator berharap ada kewajaran dalam penetapan tarif ini, terutama karena biaya tersebut tidak dibebankan ke konsumen, melainkan ditanggung oleh operator sendiri.