Bahlil: Impor Solar Henti, Tapi KPC Masih Minta

Indonesia kini sudah tidak lagi bergantung pada pasokan solar dari luar negeri. Pemerintah mengklaim impor solar, khususnya untuk produk dengan tingkat Cetane 48 (CN 48), sudah benar-benar dihentikan. Semua ini terjadi karena penerapan program B50, yaitu solar yang dicampur dengan minyak kelapa sawit hingga 50 persen.

Meski begitu, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan masih ada perusahaan tambang yang mencoba mengajukan izin impor solar untuk keperluan operasional mereka.

Bahlil secara terang-terangan menyebut PT Kaltim Prima Coal (KPC) sebagai salah satu perusahaan yang masih meminta izin impor solar. KPC adalah anak perusahaan dari PT Bumi Resources Tbk (BUMI), yang merupakan bagian dari Grup Bakrie.

"Kemarin aku baca nih, ajukan lagi KPC ini untuk BBM (impor), aku mau coret, aduh kawan lagi gitu loh. Ini beratnya di situ gitu loh," kata Bahlil dalam acara Rakernas III HIPPI Tahun 2026 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, pada Senin, 12 Oktober 2026.

Pernyataan itu disampaikan Bahlil langsung di hadapan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Anindya Bakrie, yang juga menjabat sebagai petinggi Bakrie Group.

"Jadi solar kita tidak lagi impor, sudah clear, terkecuali perusahaannya Pak Anin untuk tambang. Aku mau coret, aduh kawan lagi ini, tapi kawan ini tidak paham-paham juga," ujarnya sambil bercanda.

Di luar masalah impor solar untuk perusahaan tambang, Bahlil menekankan bahwa Indonesia saat ini masih mengimpor sekitar satu juta barel Bahan Bakar Minyak (BBM) per hari. Penyebabnya, produksi minyak mentah dalam negeri baru mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara konsumsi nasional berada di level 1,6 juta barel per hari.

Beruntung, untuk konsumsi solar, program B50 berhasil mengurangi ketergantungan impor. Kebutuhan solar dalam negeri sepenuhnya sudah terpenuhi berkat campuran minyak sawit.

"Solar kita tidak lagi kita impor, karena total konsumsi kita 39 juta kiloliter. Dari 39 juta kiloliter itu, 50%-nya itu kita pakai dari CPO, sawit," jelas Bahlil.

"Bagaimana caranya agar tidak kita tergantung kepada dunia? Mau tidak mau kita harus mengoptimalkan seluruh potensi sumber-sumber energi kita di dalam negeri, baik berbentuk fosil lewat kenaikan lifting, maupun bagaimana cara kita untuk mendapatkan energi alternatif nabati," tambahnya.

Sementara untuk BBM jenis bensin, Bahlil menyebut konsumsi di dalam negeri mencapai 40 juta kiloliter per tahun. Sayangnya, Indonesia hanya mampu memproduksi bensin sekitar 18-19 juta kiloliter per tahun. Sisanya harus dipenuhi melalui impor.

Karena itu, pemerintah mendorong penggunaan bensin yang dicampur dengan etanol. Targetnya, kandungan campuran etanol bisa mencapai 50 persen, atau yang disebut program E50. Target ini dirancang sangat tinggi, berangkat dari keberhasilan penerapan program B50.

"Bagaimana untuk cara yang membuat clear? Kita mau dorong etanol, kita mau dorong sampai dengan E50. Belajar daripada solar yang B50, dari B10 sampai B50. Supaya apa? Ini bahan bakunya dari tebu, singkong, jagung, ini bisa membangun kawasan pertumbuhan ekonomi baru," pungkas Bahlil.

Keberhasilan program B50 menjadi dasar bagi pemerintah untuk mendorong program serupa pada bensin. Dengan target E50, pemerintah berharap ketergantungan pada impor bensin juga bisa dikurangi secara signifikan. Bahan baku etanol yang berasal dari tebu, singkong, dan jagung dinilai bisa menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.