Bahlil Lahadalia Terima Perintah Prabowo: Naikkan HPM Nikel

Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menerima perintah langsung dari Prabowo Subianto pada 25 Maret 2026. Perintah itu datang di kediaman pribadi di Hambalang, Bogor, dan menuntut pencarian sumber pendapatan baru dari sektor mineral.

Dalam rapat tersebut, Bahlil mengutip instruksi Presiden: “Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk bagaimana memperhatikan kepentingan negara, prioritas di atas segala-galanya dan kita menjaga sumber daya alam kita, sumber daya alam kita ini merupakan aset negara dan karena itu bahkan Bapak Presiden tadi juga memerintahkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan di sektor mineral yang selama ini belum adil bagi negara,”

Setelah itu, ia melaporkan kondisi terkini harga komoditas energi dan mineral, khususnya batu bara dan nikel. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada perubahan kebijakan terkait pengelolaan kedua komoditas tersebut, sambil menegaskan bahwa pemerintah terus memantau dinamika pasar global.

Meski demikian, pemerintah tetap membuka ruang untuk relaksasi produksi batubara dan nikel. Bahlil menekankan bahwa kebijakan tersebut harus terukur agar tidak menimbulkan kelebihan pasokan yang dapat menekan harga komoditas nasional di pasar global.

Di sisi lain, pemerintah memberi sinyal penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) nikel. Menurut Bahlil, kebijakan itu dipertimbangkan agar negara memperoleh nilai yang lebih adil dari pemanfaatan mineral strategis tersebut. Ia berkata, “Kemungkinan besar HPM untuk nikel, saya akan naikkan,”

Bahlil menambahkan bahwa 2026 akan menjadi tahun penting bagi pembuktian kedaulatan mineral Indonesia. Ia menyatakan bahwa pemerintah ingin memastikan sumber daya alam tidak lagi dijual murah hanya demi volume produksi, melainkan memberi nilai tambah yang maksimal bagi bangsa.

Ia menegaskan, “Kita pengin yang ideal adalah harganya bagus, produksinya bagus, banyak. Tapi kalau tidak, jangan barang kita dijual murah,”

Perintah ini menandai langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pemanfaatan mineral. Fokus pada penyesuaian HPM dan pengelolaan produksi diharapkan dapat menyeimbangkan kepentingan nasional dengan dinamika pasar global.