Bahlil Ungkap 5 IUP Tambang Nilainya Rp 5.400 Triliun

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan detail mengenai lima izin usaha pertambangan (IUP) yang nilainya sangat besar. Kelima IUP ini sebelumnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Nilai cadangan dari tambang-tambang tersebut mencapai angka fantastis, yaitu Rp 5.400 triliun. Dalam mata uang dolar Amerika, angka itu setara dengan US$ 300 miliar.

Bahlil, yang juga merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyebutkan komoditas utama dari cadangan tersebut. "Tembaga sama emas," katanya singkat saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Lokasi dari kelima IUP ini tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Bahlil menyebutkan dua wilayah secara spesifik. "Itu ada di NTB. Kemudian ada juga di Papua. Ada beberapa daerah lagi, saya lupa. Tapi ada lima yang diminta untuk dievaluasi, ya," jelasnya.

Saat ini, timnya sedang bersiap untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Mereka akan menyelidiki potensi mineral yang terkandung di dalam lima wilayah konsesi tersebut. Proses evaluasi ini menjadi langkah penting sebelum langkah penambangan dilakukan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan awal mengenai hal ini. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa nilai cadangan dari lima IUP itu sudah terbukti atau proven. Artinya, berdasarkan studi yang sudah dilakukan, jumlah dan nilai mineral di dalam tanah sudah terverifikasi. Tinggal menunggu proses penambangan untuk mengambilnya.

"Baru saja saya menerima laporan bahwa ada 5 konsesi, 5 IUP dari sekian ratus IUP, 5 IUP memiliki cadangan proven yang sudah didasarkan atas studi cadangan. Nilainya itu adalah Rp 5.400 triliun, US$ 300 miliar, 5 konsesi," ujar Prabowo.

Presiden pun memberikan arahan tegas. Semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa, harus paham betul tanggung jawabnya. Kekayaan negara ini harus dikelola sebaik mungkin untuk kepentingan rakyat. Prabowo menekankan bahwa tidak boleh ada lagi pembagian IUP secara sembarangan.

Setiap pemberian izin harus melalui seleksi yang ketat. Pemerintah harus melihat terlebih dahulu apakah pihak yang akan menerima izin tersebut benar-benar mampu memaksimalkan potensi yang ada. Banyak IUP atau konsesi pertambangan di Indonesia yang tidak digarap dengan baik oleh perusahaan penerima izin. Kondisi inilah yang ingin diubah ke depannya.

Lima konsesi tambang ini menjadi sorotan utama karena nilainya yang luar biasa besar. Dengan cadangan emas dan tembaga yang sudah terverifikasi, potensi pendapatan negara dari lokasi-lokasi ini sangatlah signifikan. Evaluasi yang dilakukan Kementerian ESDM diharapkan bisa memastikan bahwa pengelolaan tambang-tambang ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia.