BGN Evaluasi MBG, Potong 8 Juta Penerima Fokus Ibu Hamil

Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan evaluasi besar-besaran terhadap daftar penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil karena pemerintah ingin menyesuaikan sasaran bantuan sehingga lebih tepat sasaran.

Menurut Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, proses ini bertujuan meningkatkan efisiensi anggaran negara. Ia menegaskan bahwa bantuan makanan bernutrisi harus benar-benar sampai ke kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

“Contoh gampang, SMA mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA‑SMA mungkin uang sakunya anak‑anaknya saja sudah Rp100.000 sampai Rp200.000, yang high class begitu, itu tidak perlu lagi,” kata Arumsari kepada wartawan, Selasa (16 Mei 2026).

Ia menambahkan, “Itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat.”

BGN tidak bekerja sendiri dalam penyusunan skema baru. Berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes), turut terlibat. Semua keputusan didasarkan pada rekomendasi para ahli medis dan gizi tentang kelompok usia yang paling mendesak untuk diberi intervensi.

Fokus utama program MBG akan dialihkan ke kelompok yang memiliki dampak terbesar pada pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Prioritas dimulai dari masa kehamilan, ibu hamil, hingga periode awal kehidupan anak.

Hasil simulasi awal menunjukkan bahwa penataan ulang sasaran dapat menekan kebutuhan anggaran secara signifikan. Namun, simulasi juga menunjukkan bahwa program tetap efektif memperbaiki status gizi masyarakat di lapangan.

Arumsari menegaskan bahwa penataan ulang ini tidak bertujuan memangkas atau mengurangi kualitas layanan gizi dari pemerintah. Sebaliknya, ini merupakan langkah strategis agar bantuan tidak salah sasaran.

“Refocusing ini adalah kami perlukan supaya pemberian intervensi lebih tepat sasaran, kemudian diikuti otomatis dengan angka anggaran yang semakin turun,” tegas Arumsari.

Dengan perubahan ini, BGN berharap program MBG dapat lebih fokus pada kelompok yang paling membutuhkan, sekaligus mengoptimalkan penggunaan anggaran negara. Program ini tetap berkomitmen menjaga kualitas bantuan gizi bagi masyarakat yang paling rentan.