BGN Tutup MBG Selama Libur Sekolah, Audit Dapur di Tahun
Gambar atau konten salah?
Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 telah diterbitkan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang untuk menyesuaikan operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Surat tersebut menjelaskan bahwa pembagian MBG akan dihentikan selama periode libur, termasuk libur semester genap/ganjil, hari libur nasional, hari libur keagamaan, hari libur khusus fakultatif pemerintah daerah, dan akhir pekan.
Dalam bagian E, poin 1, BGN menegaskan: "Tidak ada pelayanan MBG untuk peserta didik dan non-peserta didik pada saat periode hari libur," sehingga tidak ada distribusi makanan bergizi pada hari libur tersebut.
Program SPPG (Sistem Pengelolaan Program Gizi) juga terpengaruh. Insentif fasilitas SPPG tidak akan diberikan selama masa libur. Petugas dilarang menggunakan fasilitas SPPG untuk keperluan apa pun. Pelanggaran akan menimbulkan tindakan tegas, termasuk pemberhentian operasional SPPG.
Meski demikian, petugas keamanan tetap bertugas 24 jam setiap hari secara bergiliran sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Biaya operasional selama libur—listrik, air, internet, dan insentif—digunakan secara at cost, yakni biaya riil dan sesuai kebutuhan, dari alokasi dana operasional.
Beberapa posisi tetap harus hadir selama libur: Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, Pengawas Gizi, dan relawan. Pihak-pihak ini diwajibkan masuk dan bekerja untuk memastikan kesiapan operasional SPPG.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, menambahkan bahwa BGN akan melakukan audit semua dapur MBG selama libur sekolah. Audit ini dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola MBG dan memastikan program dapat berjalan lebih baik setelah libur.
Agustina menyatakan, "Nah, kemudian internal. Internal kami di BGN pun akan melakukan transformasi, ya. Dari mulai SDM-nya, dari mulai tata kelolanya, data itu sangat penting karena itu yang terus terang saya lihat sejak dari awal saya datang, karena tidak mungkin kita membuat kebijakan tanpa data yang jelas. Nah, itu yang masih terus kami perbaiki," setelah rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, pada 15 Juni 2026.
Pihak Pusdatin BGN juga akan berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk mengevaluasi SPPG. Agustina menekankan pentingnya data dalam proses audit dan transformasi internal.
Dia menutup dengan kata, "Jadi mohon bersabar, tapi target kami memang tadi sudah kami sampaikan juga 1 bulan ini apa, lalu mungkin 3 bulan ke depan itu apa gitu. Tapi yang jelas, kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini, kami akan setop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi gitu ya,"
Dengan kebijakan ini, BGN memastikan bahwa distribusi makanan bergizi dan pengelolaan program gizi tidak terganggu selama libur, sekaligus memanfaatkan waktu tersebut untuk audit dan perbaikan operasional. Setelah libur berakhir, program MBG diharapkan dapat dilanjutkan dengan tata kelola yang lebih baik dan data yang lebih akurat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh siswa kembali saat sekolah dibuka.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
SDN 2 Salakaria: 32 Murid, 8 Guru, Semangat Belajar Tak Padam
Tasikmalaya Siaga Darurat Kekeringan hingga September
Petani Indramayu Bangga Garap Sawah, Biayai Kuliah Anak Hingga Sarjana
Dedi Mulyadi Temukan 11 Perusahaan Kapur Ilegal di Cipatat
Kebakaran di Ciamis Hanguskan Bangunan Berisi Enam Usaha
Belasan ASN di Pangandaran Bercerai, Judi Online Jadi Pemicu
Berita Terbaru
Bahlil Bantah Pemadaman Listrik Terkait Pasokan Batu Bara
Harga Minyak US$100 Per Barel, Masyarakat Berbondong Beralih ke BBM Subsidi
Bahlil Buka Suara soal Badan Usaha Khusus Migas Baru
Bahlil soal Impor Migas: Cari Pemasok Termurah
Pemerintah Dorong Program B50 Berhasil, Kini Siap Kembangkan E50
Presiden Kirim Surat ke DPR untuk Bahas RUU Migas
Pemerintah Hidupkan 45.000 Sumur Rakyat dan Sumur Tua
Proyek Sampah Jadi Listrik Bogor Raya 1 Mulai Dibangun
Pertamina Percepat Produksi Migas Demi Target 1 Juta Barel
Pertamina EP Buka Suara soal Kasus BUMD Bekasi
