BGN Ubah Insentif SPPG MBG Sesuai Jumlah Penerima

Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengubah cara memberikan insentif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebelumnya, setiap SPPG mendapat Rp 6 juta per hari tanpa memperhatikan berapa orang yang mereka layani.

Menurut Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN, skema lama dapat menimbulkan pemborosan anggaran. Ia menilai bahwa tidak ada pertimbangan terhadap jumlah penerima manfaat yang dilayani oleh masing-masing SPPG.

Perubahan ini dimaksudkan agar insentif disesuaikan dengan data penerima manfaat yang sudah difix. Setelah data lengkap, BGN akan menyesuaikan besaran insentif, sehingga tidak lagi seragam Rp 6 juta bagi semua.

"Jadi itu termasuk (evaluasi pemberian insentif), setelah data penerima manfaat itu fix, kami harapkan nanti insentifnya tidak fix Rp 6 juta semua. Sekarang kan diubah oleh yang dulu ya bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya Rp 6 juta, 500 pun Rp 6 juta, kan yang dulu begitu," ujar Agustina di Gedung DPR, Jakarta, 15 Juni 2026.

Agustina juga menegaskan bahwa evaluasi tidak hanya menghitung output. Ia menilai bagaimana setiap dapur dapat menghasilkan makanan berkualitas, standar, dan aman. "Lalu model dari insentif sendiri itu kami akan evaluasi bukan sekedar menghasilkan output berapa lalu diberikan itu. Bagaimana Anda mampu menghasilkan makanan yang berkualitas, standar makanannya, keamanannya pangannya terpenuhi. Jadi kami akan bikin beberapa composite untuk penilaian supaya tidak sekedar pokoknya aku mau masak sup ini," jelas Agustina.

Di sisi lain, Arumsari menolak pendekatan rata-rata. "Tidak (dipukul rata pemberian insentif). Iya, jadi semua itu diharapkan nantinya kami akan memang bagaimana program ini tercapai tetapi anggarannya betul-betul sesuai sasaran. Jadi tidak model seperti yang sekarang yang memang ada kecenderungan untuk lebih boros ya, jadi boros keuangan negara," terang Arumsari.

BGN juga akan menilai kualitas dan keamanan pangan. Selain itu, bila wilayah tertentu memiliki jumlah penerima manfaat terlalu sedikit, BGN membuka kemungkinan penggabungan antar SPPG. “Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini, kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah kita sudah lebih baik kondisi di lapangan,” terang Agustina.

Dengan langkah ini, BGN berharap program MBG dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Insentif yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata akan menekan pemborosan, sementara audit rutin akan memastikan standar makanan tetap terjaga. Program ini menandai pergeseran menuju tata kelola yang lebih transparan dan terukur, mengingat pentingnya gizi bagi generasi muda Indonesia.