BGN Ubah Insentif SPPG Sesuai Jumlah Penerima

Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengubah cara pemberian insentif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebelumnya, setiap unit SPPG menerima Rp 6 juta secara rata. Pemberian yang dipatok rata ini menimbulkan pemborosan anggaran negara.

"Jadi itu termasuk (evaluasi pemberian insentif), setelah data penerima manfaat itu fix, kami harapkan nanti insentifnya tidak fix Rp 6 juta semua. Sekarang kan diubah oleh yang dulu ya bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya Rp 6 juta, 500 pun Rp 6 juta, kan yang dulu begitu," ujar Agustina di Gedung DPR, Jakarta, Senin 15 Juni 2026.

BGN akan memulai proses refocusing terhadap data penerima manfaat. Setelah data tersebut selesai, pihaknya akan menyesuaikan besaran insentif. Besaran tersebut akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilayani oleh masing‑masing SPPG.

"Tidak (dipukul rata pemberian insentif). Iya, jadi semua itu diharapkan nantinya kita akan memang bagaimana program ini tercapai tetapi anggarannya betul‑betul sesuai sasaran. Jadi tidak model seperti yang sekarang yang memang ada kecenderungan untuk lebih boros ya, jadi boros keuangan negara," terang Agustina.

Selain itu, SPPG tidak lagi boleh sekadar memasak. BGN akan menilai kualitas dan standar keamanan pangan. Jika di suatu wilayah jumlah penerima manfaat terlalu sedikit, BGN membuka peluang penggabungan antar SPPG.

"Lalu model dari insentif sendiri itu kita akan evaluasi bukan sekedar menghasilkan output berapa lalu diberikan itu. Bagaimana Anda mampu menghasilkan makanan yang berkualitas, standar makanannya, keamanannya pangannya terpenuhi. Jadi kita akan bikin beberapa composite untuk penilaian supaya tidak sekedar pokoknya aku mau masak sup ini," jelas Agustina.

BGN juga akan memanfaatkan momentum libur sekolah. Selama periode tersebut, distribusi MBG akan dihentikan sementara. Pihak BGN akan melakukan audit semua dapur. Dengan begitu, ketika anak‑anak kembali ke sekolah, kondisi di lapangan akan lebih baik.

"Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini, kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah‑mudahan ketika nanti anak‑anak sudah masuk sekolah kita sudah lebih baik kondisi di lapangan," terang Agustina.

Perubahan ini bertujuan agar program Makan Bergizi Gratis lebih efisien dan terukur. Insentif akan disesuaikan secara proporsional dengan kebutuhan, bukan lagi dipatok rata. Dengan penilaian kualitas dan audit rutin, BGN berharap program ini dapat berjalan sesuai sasaran tanpa pemborosan.