Pagu Anggaran 2027 ESDM Rp 27,33 Triliun, 82% ke Infrastruktur

Di Jakarta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan total pagu indikatif Kementerian ESDM untuk Tahun Anggaran 2027. Pagu tersebut mencapai Rp 27,33 triliun. Dari jumlah tersebut, 82 % atau Rp 22,48 triliun dialokasikan untuk program strategis infrastruktur yang langsung menyasar masyarakat.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR pada Senin, 15 Juni 2026, Bahlil menyatakan: “Khusus untuk tahun 2027, total pagu anggaran yang kami dapat dari pagu indikatif sebesar Rp 27,33 triliun yang kita bagi adalah program strategis infrastruktur sebesar 82 %.” Ia menambahkan, “Publik no fisik sekitar 5 % atau setara dengan Rp 1,3 triliun sementara yang program strategis tadi itu 82 % atau setara dengan Rp 22,48 triliun. Kemudian belanja operasional itu sebesar Rp 3,56 triliun atau sekitar 13 %.”

Bahlil kemudian merinci alokasi anggaran terbesar. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) menerima Rp 11,33 triliun, diikuti oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dengan Rp 10,46 triliun. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) mendapat Rp 1,81 triliun, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Rp 881,43 miliar. Anggaran untuk Badan Geologi adalah Rp 749,49 miliar, sedangkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Rp 702,53 miliar.

Alokasi lebih kecil dialokasikan ke Sekretariat Jenderal KESDM (Rp 532,75 miliar), BPH Migas (Rp 474,43 miliar), Inspektorat Jenderal (Rp 124,46 miliar), BPMA (Rp 105,31 miliar), Ditjen Penegakan Hukum ESDM (Rp 86,38 miliar), dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Rp 78,60 miliar).

Menjelaskan alasan alokasi, Bahlil mengatakan: “Ini adalah breakdown dari anggaran Rp 27 triliun. Memang angka ini lebih banyak habis dialokasi di Ditjen listrik dan Ditjen Migas. Kenapa Bapak‑Ibu semua? Kenapa kami alokasikan seperti ini, karena ini berangkat dari rapat‑rapat kerja dengan anggota Komisi XII yang selalu menyampaikan aspirasi bahwa urusan listrik desa, urusan pemasangan gratis, urusan jargas, ini yang hampir setiap kita rapat itu yang menjadi aspirasi.”

Ia menambahkan, “Maka kami sebagai pemerintah, khususnya saya, sebagai menteri ESDM, mencoba untuk mengadopsi, memahami dari apa yang disampaikan oleh teman‑teman anggota Komisi XII. Maka kemudian kita alihkan, 80 % lebih kita alokasikan untuk rakyat.”

Dengan rincian tersebut, kementerian menegaskan komitmen untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur energi yang langsung memberi manfaat kepada masyarakat, sambil menjaga keseimbangan antara program strategis, publik, dan operasional.