BPBD Petakan 10 Kecamatan Rawan Kekeringan di Pangandaran

Musim kemarau tahun ini membawa ancaman serius bagi sepuluh kecamatan di Kabupaten Pangandaran. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat telah memetakan wilayah-wilayah tersebut sebagai zona rawan kekeringan.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan bahwa krisis air bersih sudah mulai dirasakan warga di beberapa titik. Tiga desa yang paling terdampak adalah Desa Mangunjaya di Kecamatan Mangunjaya, Desa Pamotan di Kecamatan Kalipucang, dan Desa Parakanmanggu di Kecamatan Parigi.

Meski dampaknya sudah mulai terlihat, BPBD mencatat belum ada laporan resmi mengenai total kerugian materiil. Baik itu di sektor lahan pertanian maupun kebutuhan rumah tangga warga, data kerugian masih nihil.

"Kami sudah menyuplai air bersih ke tiga desa tersebut. Tapi sampai sekarang belum ada permintaan kembali," kata Dodo pada Rabu, 15 Juli 2026.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran saat ini sedang menyusun Peraturan Bupati (Perbup) tentang penetapan status siaga darurat bencana. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebijakan serupa yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dodo menegaskan, status Pangandaran saat ini belum darurat bencana. "Kalau Pangandaran statusnya belum darurat bencana. Masih siaga," ucapnya.

Fenomena El Nino menjadi alasan utama mengapa pemerintah daerah harus meningkatkan kewaspadaan. Berdasarkan peta risiko, wilayah Pangandaran secara umum berada pada kategori risiko sedang hingga tinggi. Potensi kekeringan yang lebih luas bisa terjadi jika kewaspadaan tidak diperketat.

Sebagai langkah mitigasi jangka panjang, pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan pembangunan sumur bor. Bantuan ini disalurkan melalui Dinas Pekerjaan Umum untuk mendukung kebutuhan irigasi dan air bersih warga.

"Kalau di BPBD ada satu, bantuan membuat sumur bor untuk penyediaan air bersih saja," ujar Dodo.

Di lapangan, dampak kekeringan sudah mulai membebani warga. Di Dusun Margajaya, Desa Margacinta, Kecamatan Cijulang, sejumlah warga terpaksa menempuh jarak hingga beberapa kilometer menuju sungai. Mereka harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan air demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sepuluh kecamatan yang masuk zona rawan kekeringan ini menunjukkan bahwa ancaman krisis air bersih bukanlah hal sepele. Meski bantuan air bersih sudah disalurkan, belum ada permintaan tambahan dari desa-desa yang terdampak. Pemerintah daerah masih terus memantau situasi dan menyiapkan langkah-langkah antisipasi jika kondisi semakin memburuk.