BPS Teken Kerja Sama Statistik dengan Negara OKI

Badan Pusat Statistik (BPS) menandatangani sejumlah perjanjian kerja sama di sela-sela Sidang ke-15 OIC-StatCom. Acara ini merupakan forum komisi statistik dari negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Wakil Kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, langsung membubuhkan tanda tangan pada beberapa dokumen kerja sama tersebut.

Kerja sama bilateral ini mencakup berbagai bidang. Mulai dari pengembangan statistik halal, penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) syariah, hingga sinkronisasi data ekspor dan impor. Tujuannya untuk memperbaiki kualitas statistik perdagangan. Ada juga penyusunan statistik haji dan umrah, serta penyempurnaan metode penghitungan kemiskinan multidimensi.

Salah satu mitra penting adalah GASTAT Arab Saudi. Kerja sama dengan Arab Saudi difokuskan pada bidang yang erat kaitannya dengan kedua negara. Yakni pengembangan statistik haji dan umrah, statistik halal, PDB syariah, dan statistik ekspor-impor. Ini masuk akal mengingat jutaan jemaah haji dan umrah Indonesia setiap tahunnya.

Dengan Turkish Statistical Institute (TURKSTAT), BPS menandatangani nota kesepahaman. Isinya memperkuat pertukaran pengalaman. Topiknya mencakup sensus modern, pemanfaatan dan integrasi data administrasi, serta transformasi digital dalam penyelenggaraan statistik resmi. Turki dan Indonesia sama-sama negara dengan populasi besar dan ekonomi yang dinamis.

Sementara itu, dengan CAPMAS Mesir, BPS membahas rencana penandatanganan nota kesepahaman Indonesia-Mesir. Diharapkan MoU ini masuk dalam agenda kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia dalam waktu dekat. Fokus kerja sama BPS-CAPMAS adalah modernisasi statistik dan penerapan standar statistik internasional terbaru.

Pertemuan BPS dengan Islamic Development Bank (IsDB) membahas pengembangan statistik kemiskinan multidimensi. Dalam kerja sama ini, Indonesia akan menjadi percontohan bagi negara-negara Islam lainnya. Termasuk Yordania dan Malaysia. Ini menunjukkan pengakuan terhadap kemajuan Indonesia dalam pengukuran kemiskinan.

Transformasi Statistik Nasional

Dalam forum tersebut, BPS juga menyampaikan transformasi statistik di Indonesia. Salah satunya mengenai statistik penduduk dan perumahan. Indonesia terus bertransformasi menuju pemanfaatan data yang terintegrasi. Pemanfaatan teknologi dan data administrasi menjadi bagian penting. Namun survei dan verifikasi lapangan tetap diperkuat untuk menjaga akurasi. Langkah ini menjadi bagian dari persiapan Sensus Penduduk 2030.

BPS memaparkan rencana pemanfaatan registrasi penduduk dan data administrasi. Tujuannya menghasilkan sistem statistik kependudukan yang lebih terintegrasi. Ini memungkinkan pembaruan data secara cepat dan berkelanjutan. Bayangkan, data kependudukan bisa diperbarui hampir real-time.

BPS juga menyampaikan perkembangan persiapan Indonesia dalam mengimplementasikan System of National Accounts (SNA) 2025. Pembaruan sistem neraca nasional ini diperlukan. Agar statistik ekonomi mampu merekam perkembangan struktur produksi, perubahan pola konsumsi, dan dinamika ketenagakerjaan secara lebih komprehensif. Termasuk aktivitas ekonomi informal yang selama ini sulit diukur.

Untuk memperkuat pengukuran tersebut, BPS memanfaatkan hasil Experimental Time Use Study 2023. Studi ini digunakan untuk menghitung nilai tambah jasa rumah tangga yang tidak dibayar. Perkiraannya, angka ini setara dengan sekitar 13,63 persen PDB Indonesia tahun 2023. Angka yang cukup signifikan untuk aktivitas yang selama ini tidak tercatat.

Pada pembahasan SDGs Tujuan 6, BPS menyampaikan pengalaman Indonesia. Mereka memanfaatkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) untuk mengukur akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi. Data Susenas menjadi salah satu sumber penting dalam memantau perkembangan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Ini penting untuk melihat apakah pembangunan benar-benar menjangkau semua lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, rangkaian kerja sama dan pemaparan ini menunjukkan posisi BPS yang cukup diperhitungkan di tingkat internasional. Terutama dalam pengembangan statistik yang relevan dengan kebutuhan negara-negara OKI. Indonesia tidak hanya menerima, tetapi juga berbagi pengalaman dan menjadi percontohan bagi negara lain.