BTN Gandeng BPS, Data Jadi Kunci Atasi Backlog Rumah

Dunia perbankan sedang berubah. Kini, keputusan bisnis tidak lagi hanya berdasarkan intuisi, melainkan bertumpu pada data. Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menekankan bahwa data mentah harus diolah dulu menjadi informasi yang berguna. Baru setelah itu, informasi tersebut bisa dipakai untuk menyusun strategi dan kebijakan.

BTN menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) RI. Kerja sama ini bukan sekadar soal angka. Lebih dari itu, mencakup dukungan untuk pelaksanaan sensus dan survei, pelatihan sumber daya manusia, berbagi pengetahuan, program magang, hingga pengembangan kemampuan di bidang statistik, data science, dan analisis data.

BPS juga diuntungkan. Lembaga statistik ini mendapat akses lebih luas ke layanan perbankan BTN. Mulai dari pengelolaan dana, transaksi, fasilitas payroll, hingga pembiayaan rumah subsidi dan nonsubsidi. Juga produk keuangan lainnya. Kolaborasi ini diharapkan bisa menaikkan kesejahteraan dan produktivitas pegawai BPS.

Nixon berharap kolaborasi berbasis data ini menjadi fondasi yang memperkuat dukungan BTN terhadap Program 3 Juta Rumah dan pembangunan sektor perumahan nasional.

"Mudah-mudahan setelah kerja sama ini kita memiliki informasi yang jauh lebih baik untuk membantu pemerintah memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat Indonesia," ujar Nixon dalam keterangan tertulis pada Kamis, 09 Juli 2026.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan nota kesepahaman ini menjadi landasan untuk memperkuat sinergi kedua institusi. Baik dalam penyediaan dan pemanfaatan data statistik, pengembangan sumber daya manusia, maupun peningkatan kesejahteraan pegawai.

"Kami berharap nota kesepahaman yang kita tandatangani hari ini menjadi landasan bersama untuk memperkuat sinergi kedua institusi, baik dalam penyediaan dan pemanfaatan data statistik, pengembangan sumber daya manusia, maupun peningkatan kesejahteraan pegawai melalui akses yang lebih mudah terhadap layanan perbankan BTN," kata Amalia.

Amalia juga berterima kasih kepada BTN. Bank tersebut telah mendukung Sensus Ekonomi 2026. Semua kantor cabang BTN di Indonesia ikut mengisi sensus. Hasil sensus ini, menurut Amalia, akan menjadi acuan penting untuk memahami karakteristik aktivitas ekonomi nasional. Termasuk untuk menyusun strategi pembiayaan perumahan yang lebih tepat sasaran.

Sebagai tindak lanjut, BTN dan BPS akan membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS). Isinya mengatur teknis implementasi. Mulai dari model pemetaan kebutuhan rumah berbasis BNBA, identifikasi potensi permintaan pembiayaan, pengembangan kapasitas SDM, hingga monitoring dan evaluasi berkala.

Data By Name By Address (BNBA) menjadi salah satu andalan. Dengan data ini, BTN berharap pembiayaan perumahan bisa lebih tepat sasaran. Akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah juga diharapkan meluas. Kebijakan perumahan nasional pun bisa semakin berbasis data.

Nixon menjelaskan, sektor perumahan adalah motor penggerak ekonomi nasional. Efeknya berganda, menyentuh lebih dari 185 subsektor ekonomi. Namun, Indonesia masih punya pekerjaan rumah besar. Backlog kepemilikan rumah mencapai sekitar 9,9 juta unit. Sementara itu, kebutuhan rumah baru mencapai 700 ribu hingga 800 ribu unit per tahun. Angka-angka ini membuat pembiayaan yang tepat sasaran menjadi kunci utama keberhasilan Program 3 Juta Rumah.

"Kita memiliki satu kebutuhan yang cukup besar, yaitu data. Kalau kita bisa memiliki data yang lebih baik mengenai siapa masyarakat yang belum memiliki rumah, bagaimana tingkat penghasilannya, bagaimana demografinya, itu yang kita butuhkan. Dengan data yang semakin baik, pembiayaan akan semakin tepat sasaran," ujar Nixon.

Lewat kerja sama ini, BTN akan menggunakan data statistik dan BNBA. Tentu saja sesuai aturan yang berlaku. Tujuannya: mendapat gambaran yang lebih lengkap tentang kebutuhan rumah masyarakat. Berdasarkan lokasi, karakteristik sosial ekonomi, kemampuan beli, hingga potensi permintaan pembiayaan di berbagai daerah.

Data dari Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) juga akan dipakai. Sensus ini bisa mengidentifikasi karakteristik usaha di berbagai wilayah, pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan perkembangan ekosistem usaha yang mendukung sektor perumahan. Informasi ini akan menjadi acuan bagi BTN untuk memperkuat strategi pembiayaan, mengembangkan layanan yang lebih relevan, dan memperluas akses pembiayaan sesuai karakteristik ekonomi masing-masing wilayah.

Sebagai langkah lanjutan, BTN dan BPS akan menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS). Perjanjian ini mengatur teknis implementasi. Termasuk model pemetaan kebutuhan perumahan berbasis BNBA, identifikasi potensi permintaan pembiayaan, pengembangan kapasitas SDM, serta monitoring dan evaluasi berkala.

Sektor perumahan, menurut Nixon, adalah salah satu motor penggerak ekonomi. Efeknya berganda, menyentuh lebih dari 185 subsektor. Namun, Indonesia masih menghadapi backlog kepemilikan rumah sekitar 9,9 juta unit. Kebutuhan rumah baru mencapai 700 ribu hingga 800 ribu unit setiap tahun. Kondisi ini membuat pembiayaan yang tepat sasaran menjadi kunci keberhasilan Program 3 Juta Rumah.

"Kita memiliki satu kebutuhan yang cukup besar, yaitu data. Kalau kita bisa memiliki data yang lebih baik mengenai siapa masyarakat yang belum memiliki rumah, bagaimana tingkat penghasilannya, bagaimana demografinya, itu yang kita butuhkan. Dengan data yang semakin baik, pembiayaan akan semakin tepat sasaran," ujar Nixon.

Melalui kerja sama ini, BTN akan memanfaatkan data statistik dan BNBA sesuai peraturan. Tujuannya: mendapat gambaran yang lebih komprehensif tentang kebutuhan perumahan masyarakat. Berdasarkan lokasi, karakteristik sosial ekonomi, kemampuan beli, hingga potensi permintaan pembiayaan di berbagai wilayah.

Data dari Sensus Ekonomi 2026 juga akan memperkuat analisis. Sensus ini bisa mengidentifikasi karakteristik aktivitas usaha di berbagai wilayah, pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan perkembangan ekosistem usaha yang mendukung sektor perumahan. Informasi ini akan menjadi referensi penting bagi BTN untuk memperkuat strategi pembiayaan, mengembangkan layanan yang lebih relevan, dan memperluas akses pembiayaan sesuai karakteristik ekonomi masing-masing wilayah.

Inti dari semua ini sederhana. Data yang lebih baik berarti pembiayaan yang lebih tepat sasaran. Dan pembiayaan yang tepat sasaran adalah kunci untuk mengatasi backlog perumahan yang masih menggunung. Kerja sama BTN dan BPS ini adalah upaya untuk membuat data statistik tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi alat untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas di sektor perumahan.