Deru: Kasus Bupati & Wakil Bupati Tak Ganggu Pemerintahan

Palembang – Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menanggapi dua kasus hukum yang melibatkan kepala daerah dan wakilnya di wilayahnya. Kasus pertama terjadi pada Bupati Muara Enim yang di-OTT oleh KPK, sedangkan kasus kedua melibatkan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Iwan Tuaji yang sebelumnya diamankan oleh Kejaksaan Tinggi Sumsel.

Deru menegaskan bahwa dua perkara tersebut tidak dapat dikaitkan langsung dengan institusi pemerintahan secara keseluruhan. Menurutnya, tanggung jawab atas masalah hukum tersebut berada pada masing-masing individu yang terlibat.

“Kalau terkait ini sebenarnya persoalan personal ya, tidak bisa kita meraba-raba persoalannya sebelum ada rilis resmi dari penegak hukum yang menangani,” ujar Deru, Selasa, 09 Juni 2026.

Ia menambahkan bahwa kejadian ini menjadi peringatan bagi seluruh aparatur. “Ini menjadi peringatan bagi semua, bukan hanya kepala daerah, wakil kepala daerah, tapi juga seluruh aparatur penyelenggara negara untuk menghindari hal-hal yang melanggar aturan,” katanya.

Meskipun demikian, Deru menekankan bahwa pemerintah daerah tetap harus menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan agar tidak terganggu oleh proses hukum yang sedang berjalan. “Yang paling penting adalah bagaimana pemerintahan tetap berjalan dengan baik, dan layanan kepada masyarakat tetap optimal,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kesinambungan program pembangunan di daerah. “Jadi ini yang tidak boleh terganggu, itu yang paling penting. Pembangunan harus tetap berjalan,” tukasnya.

Gubernur menegaskan bahwa roda pemerintahan di Kabupaten Muara Enim harus tetap berjalan normal, meminta birokrasi fokus pada tugas pelayanan publik. Ia menekankan bahwa proses hukum tidak boleh menghambat agenda pembangunan yang sudah direncanakan, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.