DKI Alokasikan Rp253,6 Miliar untuk 103 Sekolah Swasta

Program sekolah swasta gratis menjadi andalan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperluas akses pendidikan. Pada tahun 2026, 103 sekolah swasta akan masuk dalam program ini dengan alokasi anggaran Rp 253.625.139.600.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa alokasi anggaran tersebut dilakukan secara sungguh‑sungguh. Ia berharap anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh pendidikan dan memutus rantai kemiskinan. “Jakarta secara sungguh‑sungguh mulai mengalokasikan anggaran untuk sekolah swasta gratis. Mudah‑mudahan apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dapat memutus rantai ketidakberuntungan dalam keluarga kurang mampu,” tuturnya.

Seluruh sekolah swasta yang tersedia pada tahun 2026 akan menampung 23.694 murid dari jenjang SD, SMP, SMA/SMK, hingga SLB. Sekolah‑sekolah tersebut tersebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta.

Dari total 103 sekolah, 40 sekolah merupakan penerima bantuan lanjutan dengan pendanaan Januari‑Desember 2026. Sisanya, atau sekitar 63 sekolah, merupakan penerima baru dengan pendanaan Juli‑Desember 2026.

Pramono mengingatkan bahwa bila sekolah swasta dilarang memungut biaya dari siswa, sekolah tersebut akan dievaluasi dan berpotensi dikeluarkan dari program.

Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Nahdiana, membeberkan sejumlah kriteria agar sekolah swasta dapat mengikuti program ini. Kriteria tersebut meliputi:

• Sekolah harus berada di wilayah yang belum memiliki sekolah negeri.
• Memiliki izin operasional.
• Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
• Terakreditasi.
• Aktif melaporkan data pendidikan sesuai kondisi sebenarnya.
• Wajib menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara utuh tanpa kelas terputus.

“Untuk jenjang SD harus tersedia kelas 1 hingga 6, SMP kelas 7 hingga 9, serta SMA/SMK kelas 10 hingga 12,” ungkap Nahdiana.

Pemprov Jakarta juga tidak menutup pintu bagi sekolah berbasis keagamaan, termasuk madrasah di bawah Kementerian Agama, jika kondisi fiskal memungkinkan.

SMKS Laboratorium Jakarta di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, menjadi contoh sekolah yang bergabung dalam program ini. Kepala SMKS Laboratorium Jakarta, Momon Darmawan, menyebut pihaknya membuka kuota penerimaan sebanyak 108 siswa pada tahun ajaran 2025/2026.

Antusiasme calon peserta didik dan orang tua bahkan membuat kuota penerimaan siswa baru langsung terpenuhi hanya dalam sehari. “Jangankan dua hari, satu hari saja jumlah 108 itu sudah terpenuhi. Jadi memang sangat luar biasa,” katanya.

Besarnya animo masyarakat mendorong sekolah untuk menambah jumlah rombongan belajar (rombel). Jika sebelumnya hanya tersedia tiga rombel, kini jumlahnya ditingkatkan menjadi enam rombel.

Momon juga menyampaikan program ini sangat membantu orang tua, karena seluruh biaya pendidikan, termasuk seragam, buku, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan siswa ditanggung secara penuh. “Respons dari orang tua sangat luar biasa. Mereka bersyukur dengan adanya program ini, akhirnya di sekolah laboratorium memang tidak ada biaya apa pun. Semuanya full gratis dari mulai kelas 10, 11 maupun kelas 12,” tandasnya.

Program ini menandai langkah konkret pemerintah provinsi dalam membuka akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Dengan alokasi dana yang signifikan dan kriteria yang ketat, program ini bertujuan memastikan kualitas dan keberlanjutan pendidikan di Jakarta. Penerapan kebijakan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketidaksetaraan pendidikan melalui dukungan finansial yang terstruktur dan transparan.