DPRD Jabar Usulkan Reaktivasi SPP SMA/SMK

Wacana untuk menghidupkan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah menengah atas dan kejuruan negeri di Jawa Barat masih menjadi perdebatan. Pembahasan ini merupakan bagian dari revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang sedang berlangsung.

Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menyampaikan bahwa tujuan dari usulan ini bukan semata-mata menambah pemasukan bagi sekolah. Menurutnya, yang lebih penting adalah meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Ia menjelaskan, jika SPP diaktifkan kembali, akan ada sumber pendanaan baru yang bisa digunakan sekolah untuk berbagai keperluan.

"Kalau misalkan reaktivasi ini berjalan, maka sesungguhnya kita menolong generasi muda untuk mendapatkan pembelajaran, mendapatkan ilmu lebih baik," kata Yomanius pada Rabu, 15 Juli 2026. Ia menambahkan bahwa dana dari SPP bisa dipakai untuk meningkatkan kompetensi guru. "Karena dengan reaktivasi itu maka akan ada peluang anggaran untuk meng-upgrade kualitas gurunya, kompetensi gurunya di-upgrade dan upgrade itu butuh dana," ujarnya.

Yomanius juga menyebutkan bahwa kebutuhan anggaran sekolah tidak hanya terbatas pada kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Dana tambahan diperlukan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan. Selain itu, sekolah juga perlu menyediakan ruang bagi siswa untuk mengembangkan potensi mereka melalui kegiatan nonakademik. "Kemudian meng-upgrade sarana prasarana, sarana prasarana itu juga membutuhkan dana. Kemudian menyiapkan anggaran untuk anak-anak mengekspresikan diri dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau perlombaan-perlombaan O2SN atau hal yang lain," jelasnya.

Menurut Yomanius, jika sekolah memiliki anggaran yang lebih memadai, siswa akan punya kesempatan lebih besar untuk berprestasi di berbagai kompetisi. "Sehingga anak bisa mengekspresikan kemampuannya berlomba di jenjang tingkat kabupaten, jenjang tingkat provinsi, jenjang tingkat nasional yang berasal dananya dari sana. Dan banyak hal yang kemudian itu bisa terbantu oleh reaktivasi," katanya.

Tujuan akhir dari wacana ini, kata Yomanius, adalah meningkatkan kualitas lulusan sekolah menengah. Ia berharap lulusan SMA dan SMK di Jawa Barat bisa bersaing, baik di tingkat nasional maupun internasional. "Ultimate goal-nya adalah apa? Ultimate goal-nya adalah agar anak memiliki kualitas lebih baik ketimbang sekarang ini. Apalagi kalau kemudian kita lihat secara nasional, IQ anak-anak kita itu, di antaranya adalah kualitas lulusan SMA anak-anak kita itu sama dengan kualitas lulusan SMP di Filipina," ungkapnya.

Yomanius juga menyoroti tantangan yang dihadapi lulusan SMA di Indonesia. Mereka masih kesulitan bersaing untuk masuk ke perguruan tinggi terbaik. "Kemudian yang kedua, kita masih memiliki kesulitan untuk bersaing dengan anak-anak yang lain menembus perguruan tinggi tingkat dunia. Jangankan tingkat dunia, perguruan tinggi ternama tingkat nasional saja kita sering kali kalah bersaing," ujarnya.

Ia meyakini bahwa tambahan pendanaan dari reaktivasi SPP bisa menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Jawa Barat. "Kalau misalkan SPP itu direaktivasi, diberlakukan kembali, maka ada peluang peningkatan kualitas pembelajaran. Ini yang sangat dibutuhkan agar lulusan anak-anak lulusan sekolah menengah itu memiliki kemampuan yang lebih baik dan itu menjadi bekal untuk bersaing masuk perguruan tinggi," tegasnya.

Yomanius menegaskan bahwa wacana ini masih dalam tahap pembahasan. Belum ada keputusan final. "Ya ini kan sedang menyusun. Lagi revisi Perda, lagi menyusun perubahan Perda tentang penyelenggaraan pendidikan," katanya. Ia berharap pembahasannya bisa segera selesai. Namun, ia mengingatkan bahwa penyusunan regulasi tidak boleh mengabaikan aspek-aspek mendasar. "Ya harus lebih cepat lebih baik tetapi tidak boleh meninggalkan atau mengabaikan aspek-aspek yang sifatnya prinsipil," pungkasnya.

Wacana ini muncul di tengah kekhawatiran tentang kualitas pendidikan menengah di Indonesia. Data yang disampaikan Yomanius menunjukkan adanya kesenjangan antara kualitas lulusan SMA di Indonesia dengan negara lain. Reaktivasi SPP dianggap sebagai salah satu cara untuk menutup kesenjangan tersebut, meskipun masih perlu dibahas lebih lanjut dalam proses revisi peraturan daerah.