DPRD Tegaskan Hanya Kaji, Bukan Ganti Nama Jabar

Perdebatan soal usulan mengganti nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kini kembali mencuat. Publik terbelah antara setuju dan menolak. DPRD Jawa Barat dan Gubernur pun angkat bicara. Mereka menyikapi wacana ini dari sudut pandang masing-masing.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, langsung memberikan penjelasan tegas. Ia mengatakan bahwa posisi DPRD saat ini hanyalah menjalankan mandat konstitusional. Sebagai rumah rakyat, DPRD wajib membuka pintu bagi setiap aspirasi yang masuk. Salah satunya ketika Komisi I menerima audiensi masyarakat yang mengusulkan pergantian nama Jawa Barat. Namun, Ono menggarisbawahi bahwa mendengarkan bukan berarti mengamini setiap usulan.

"Rakyat Jawa Barat, saya tegaskan kembali bahwa tidak ada usulan resmi, baik dari Gubernur Jawa Barat maupun dari DPRD Jawa Barat terkait hal ini," ujar Ono dalam pernyataan yang diterima pada Rabu, 08 Juli 2026.

Benang merah wacana ini ternyata bermula dari sepucuk surat. Sebuah komunitas yang bernama Komunitas Pengkaji Penggantian Nama Provinsi Jawa Barat yang melayangkan usulan tersebut kepada Ketua DPRD. Sesuai dengan mekanisme birokrasi, surat itu kemudian diteruskan ke Komisi I untuk dibedah lebih dalam.

Ono menegaskan, mayoritas fraksi di parlemen hanya memberikan lampu hijau untuk melakukan kajian. Bukan memberikan restu untuk pergantian nama. Karena itu, penting dipahami betul perbedaan antara "mengkaji" dan "menyetujui."

"Hampir mayoritas fraksi di dewan hanya setuju untuk menindaklanjuti kajiannya. Jadi bukan langsung setuju mengubah nama Provinsi Jawa Barat, tetapi setuju dilakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif," tegasnya.

Jika kajian ini bergulir, Ono menuntut adanya bedah total dari berbagai sudut pandang. Mulai dari payung hukum atau yuridis, akar sejarah atau historis, tatanan sosial atau sosiologis, hingga urusan perut rakyat atau dampak ekonomi. Apalagi, Jawa Barat bukanlah entitas tunggal. Tanah Pasundan adalah rumah besar bagi keberagaman budaya yang berkelindan erat. Mulai dari napas Sunda, pengaruh Betawi, hingga kekhasan Cirebonan.

Di sisi lain, Ono juga menyoroti realitas pahit kondisi finansial daerah. Baginya, DPRD tidak akan gegabah mengetuk palu keputusan yang justru berisiko mencekik masyarakat di tengah situasi ekonomi yang sedang fluktuatif.

"Semuanya itu murni usulan dari komunitas pengkaji. Melihat kondisi ekonomi kita saat ini yang sedang tidak baik-baik saja, apalagi ada ancaman defisit anggaran di Jawa Barat, maka ini harus hati-hati. Saya pastikan DPRD Jawa Barat tidak akan mengambil langkah atau keputusan yang merugikan rakyat," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat bicara. Ia memastikan usulan pergantian nama bukan berasal dari pemerintah provinsi. Terlebih, Pemprov Jawa Barat saat ini lebih fokus pada hal lain. Ia pun menegaskan tidak akan mengurus perubahan nama Jawa Barat menjadi Sunda. Nama Jawa Barat akan tetap Jawa Barat.

"Seluruh rangkaian itu adalah karangan orang lain. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus terus bekerja, tidak akan mengurus perubahan nama. Namanya tetap Jawa Barat," katanya singkat.

Sebagai catatan, wacana penggantian nama ini sebenarnya bukan hal baru. Ia muncul secara periodik dari kelompok masyarakat tertentu. Namun, respons resmi dari pejabat publik kali ini cukup jelas: tidak ada niatan untuk mengganti identitas provinsi yang sudah ada. Fokus pemerintah saat ini lebih pada kondisi ekonomi yang menantang, termasuk ancaman defisit anggaran.