Ekonom INDEF: Kelas Menengah RI Mengerut, Kesenjangan Makin Lebar

Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81 pada tahun 2026, Indonesia masih bergulat dengan persoalan besar dalam mewujudkan kesejahteraan umum yang adil dan setara dengan negara-negara lain. Seorang ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini, menyoroti perlunya transformasi mendasar pada struktur ekonomi nasional.

Didik menjelaskan bahwa memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanat konstitusi. Tema HUT RI ke-81, yaitu "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", sejalan dengan tugas tersebut. "Sudah ada kemajuan yang berarti dalam mencapai tujuan kesejahteraan umum tetapi masih jauh dari adil dan setara dengan negara-negara lain," kata Didik dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Ia mengingatkan bahwa perekonomian Indonesia pernah terpuruk pada tahun 1998 dengan pendapatan per kapita sekitar US$ 455. Saat itu, Presiden ke-3 B. J. Habibie perlahan-lahan berhasil memulihkan stabilitas ekonomi dan politik. Habibie mampu menurunkan nilai tukar rupiah dari Rp 16.400 per dolar AS menjadi Rp 6.500 per dolar AS. Pada masa itu, Undang-Undang Bank Indonesia yang independen dan Undang-Undang Anti-Monopoli diterbitkan. Demokrasi dibuka, pers bebas dikembangkan, dan tahanan politik dibebaskan.

Pada kepemimpinan selanjutnya, Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, ekonomi kembali diperkuat. Indonesia berhasil masuk menjadi anggota G-20, kelompok negara-negara dengan ekonomi besar, dengan pendapatan per kapita mencapai US$ 5.000.

"Di balik kemajuan tersebut, Indonesia ternyata masih belum setara dengan negara lain yang berkembang bersama dalam 4-5 dekade terakhir ini," ujar Didik.

Ia membandingkan, sekitar tahun 1960-an pendapatan Indonesia dan Korea Selatan tidak jauh berbeda. Namun setelah 50 tahun, pendapatan Korea Selatan melonjak tujuh kali lipat dari pendapatan Indonesia. Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan serius pada kelas menengah.

Berdasarkan studi LPEM FEB UI, sebanyak 8,5 juta orang keluar dari kelas menengah. Angka ini menunjukkan mereka turun kelas dan semakin miskin. Pada masa kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), akar obat politik disebut lebih gencar dilakukan daripada membangun strategi dan kebijakan ekonomi.

LPEM UI mencatat pada tahun 2018 jumlah kelas menengah sekitar 60 juta orang. Kemudian pada tahun 2023 tinggal sekitar 52 juta orang, atau 18,8% dari populasi. "Ini merupakan pertanda bahwa kesejahteraan golongan menengah dan bawah masih menjadi masalah besar di negeri ini," tegas Didik.

Pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mewarisi penurunan kesejahteraan golongan masyarakat yang sudah naik kelas, lalu turun kembali. Pertumbuhan ekonomi hanya bergerak moderat di angka 5% dan didukung oleh perkembangan golongan atas.

Didik menilai, golongan menengah terus tergerus tabungannya. Hal ini terlihat pada kelompok penabung paling bawah dengan nilai tabungan Rp 100 juta ke bawah yang menurun jumlahnya. Pada tahun 2019, ada 292 juta tabungan dengan rata-rata nilai Rp 2,9 juta per tabungan. Angka ini berubah menjadi 666 juta tabungan dengan nilai rata-rata hanya Rp 2,7 juta per tabungan.

Sementara itu, golongan atas pemilik akun di atas Rp 5 miliar justru meningkat jumlahnya. Dari 8.500 orang menjadi 129 ribu orang. Rata-rata tabungan mereka juga naik dari Rp 24 miliar per tabungan menjadi Rp 35 miliar per tabungan.

"Meskipun selama kemerdekaan ini cukup banyak kemajuan, namun Presiden Prabowo berdiri sebagai pemimpin dalam kondisi tidak ideal. Ketika kelas menengah turun dan ketika tabungan masyarakat tergerus, maka daya tahan terhadap guncangan ekonomi menurun; konsumsi barang tahan lama ditunda; investasi pendidikan dan kesehatan keluarga dikurangi," ungkapnya.

Didik mengatakan, masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat melahirkan kecemasan tentang masa depan pekerjaan dan pendapatan. Dalam ekonomi perilaku, kehilangan rasa aman sering kali mempengaruhi persepsi terhadap pemerintah dan kebijakan.

Ia menyebut, kondisi ini mesti menjadi perhatian karena akan merupakan sumber destabilisasi ekonomi dan sosial politik. Menurutnya, Prabowo perlu mengubah haluan kebijakan yang lebih dominan pada peran negara ketimbang mengembangkan swasta dan pasar.

"Presiden Prabowo sepanjang saya dengar pidatonya berkali-kali Indonesia dikuasai konglomerasi dan kredit bank menjadi kasir pengusaha besar. Karena itu, struktur ekonomi ini harus ditransformasikan dari struktur ekonomi segitiga yang berpucuk ke atas menjadi struktur ekonomi belah ketupat dimana porsi tengah dan kelas menengahnya kuat," jelasnya.

Didik menambahkan, transformasi bisa didorong lebih cepat saat politik dan kebijakan ekonomi harus berorientasi keluar. Menurutnya, ekonomi nasional akan kuat jika jaringan ke luar negeri kuat sehingga bersaing di pasar internasional dengan perolehan devisa yang besar.

"Indonesia dalam hal ini, yaitu perdagangan luar negeri, sudah kalah jauh dengan Vietnam. Ini yang harus dikejar untuk mengajar pertumbuhan 6-7%," pungkasnya.

Indonesia telah menempuh perjalanan panjang sejak krisis 1998. Namun, data menunjukkan bahwa kesenjangan masih lebar. Kelas menengah menyusut, tabungan masyarakat bawah tergerus, sementara golongan atas semakin makmur. Tantangan bagi pemerintahan saat ini adalah bagaimana membalikkan tren tersebut agar kesejahteraan tidak hanya dinikmati segelintir orang.