Embarkasi Tanpa Asrama Haji Pertama di Yogya

Pemerintah meluncurkan beberapa perubahan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026. Salah satu yang paling mencolok: untuk pertama kalinya, ada embarkasi tanpa asrama haji di Yogyakarta. Selain itu, embarkasi fast track juga ditambah di Makassar.

Kurnia Ramadhana, Deputi III Badan Komunikasi (Bakom) RI, menyampaikan hal ini dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI pada 15 Juli 2027. "Untuk pertama kalinya, pemerintah menghadirkan embarkasi tanpa asrama haji yaitu Embarkasi Yogyakarta, serta menambah satu embarkasi baru untuk fast track yaitu Embarkasi Makassar," jelas Kurnia.

Langkah ini bagian dari pembenahan tata kelola dan peningkatan layanan musim haji tahun ini. Proses keberangkatan jemaah diharapkan lebih efektif dan nyaman. Berbagai inovasi juga diterapkan, termasuk pelatihan petugas haji. Kementerian Haji dan Umrah, kata Kurnia, memperkuat kualitas petugas lewat pendidikan dan pelatihan. Materinya meliputi kesiapan fisik dan mental, kompetensi pelayanan, kerja sama tim, hingga pengetahuan dasar fikih haji dan bahasa Arab.

Persiapan lain diselesaikan lebih awal. Mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan di masyair, sampai visa haji. Semua itu untuk mendukung kelancaran operasional. Kurnia juga menyebutkan bahwa Kemenhaj menghadirkan layanan dua syarikat disertai pembagian dan aktivasi kartu Nusuk langsung di embarkasi.

Digitalisasi layanan juga diperkuat. Tujuannya untuk mengontrol distribusi katering dan melacak lokasi petugas selama bertugas di Arab Saudi. "Terakhir, Kemenhaj memperkuat digitalisasi layanan untuk mengontrol distribusi catering dan melacak lokasi petugas," tambah Kurnia.

Secara keseluruhan, perubahan ini menitikberatkan pada efisiensi dan kenyamanan jemaah. Embarkasi tanpa asrama berarti jemaah Yogyakarta bisa langsung berangkat dari kota sendiri tanpa harus menginap di asrama haji. Sementara penambahan fast track di Makassar memangkas waktu proses imigrasi di Arab Saudi. Semua ini didukung oleh pelatihan petugas dan digitalisasi yang lebih ketat.