Ganjar Peringatkan Ganti Nama Jabar ke Sunda Jangan Hanya Simbol

Wacana mengganti nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kembali mencuat ke permukaan. Komisi I DPRD Jawa Barat telah menyetujui usulan ini untuk dibawa ke tahap legislasi. Namun, seorang akademisi yang juga menjadi koordinator dan pendukung usulan tersebut, Ganjar Kurnia, memberikan peringatan. Ia menekankan bahwa pergantian nama tidak boleh hanya menjadi simbol identitas belaka.

Menurut Ganjar, nama Sunda lebih tepat mewakili sejarah, budaya, bahasa, dan jati diri masyarakat setempat. Nama Jawa Barat, menurutnya, hanya menunjukkan posisi geografis. Oleh karena itu, usulan ini memiliki dasar kultural yang kokoh. Meskipun demikian, ia menilai perubahan nama harus dibarengi dengan agenda kebijakan yang konkret. Nama yang kuat secara simbolis tidak otomatis mampu mengubah kondisi sosial jika tidak diikuti dengan langkah nyata dalam pemerintahan.

Dari sisi hukum, Ganjar menjelaskan bahwa perubahan nama daerah dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan. Ia mencontohkan perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Contoh itu membuktikan bahwa mekanisme hukumnya memang tersedia. Namun, perubahan nama juga membawa konsekuensi administratif yang luas. Mulai dari penyesuaian dokumen pemerintahan, identitas lembaga, aturan turunan, hingga berbagai sistem administrasi lainnya. Semua itu membutuhkan biaya dan perencanaan yang matang.

Ganjar menegaskan bahwa perubahan nama tidak bisa dijadikan jaminan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Faktor yang lebih menentukan adalah kualitas pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, serta kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Menurutnya, pergantian nama baru akan memberi dampak jika menjadi titik awal lahirnya kebijakan yang lebih baik dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Tanpa reformasi birokrasi dan perubahan arah pembangunan, nama baru hanya akan menjadi slogan.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keberagaman serta lingkungan hidup jika nama Provinsi Sunda benar-benar digunakan. Tanpa desain yang matang, perubahan nama berisiko menjadi simbolisme kosong. Hal itu bisa menimbulkan beban administrasi dan tidak memberikan manfaat yang sebanding bagi masyarakat.

Usulan perubahan nama ini bukan sekadar soal mengganti papan nama. Ada pekerjaan rumah besar yang menanti: bagaimana memastikan bahwa nama baru benar-benar membawa perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari warga. Tanpa kebijakan yang jelas dan terukur, nama Sunda hanya akan menjadi hiasan tanpa makna.