Ghalibaf: Iran Tidak Terima Perjanjian AS Rakyat Dijamin

Mohammad Bagher Ghalibaf, pemimpin utama parlemen Iran, menegaskan pada 1 Juni 2026 bahwa Amerika Serikat tidak dapat dipercaya dalam proses negosiasi yang sedang berlangsung. Ia menyatakan bahwa Teheran tidak akan menerima kesepakatan apa pun dengan Washington sebelum hak‑hak rakyat Iran benar-benar terjamin. “Kami tidak akan menyetujui perjanjian apa pun sampai kami yakin bahwa hak‑hak rakyat Iran telah ditegakkan,” tegas Ghalibaf dalam video yang disiarkan oleh televisi pemerintah Iran.

Ghalibaf menambahkan bahwa tim negosiasi negaranya tidak menaruh kepercayaan pada pernyataan maupun janji yang disampaikan pihak lawan. Ia menyatakan para negosiator Iran “tidak mempercayai kata‑kata musuh maupun janji‑janjinya”. Pernyataan itu muncul setelah media AS, termasuk New York Times dan Axios, melaporkan pada 30 Mei 2026 bahwa Presiden AS Donald Trump telah mengirimkan versi terbaru dari kerangka kesepakatan perdamaian kepada Iran. Laporan tersebut menyebut rancangan baru itu memuat syarat‑syarat yang dinilai “lebih keras”.

Hingga kini belum ada kejelasan mengenai perubahan yang dimasukkan Trump ke dalam draf tersebut. Namun, revisi apa pun berpotensi memperpanjang proses menuju kesepakatan final untuk mengakhiri perang secara resmi. Trump sebelumnya menyatakan bahwa salah satu prioritas utamanya adalah mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir serta membuka kembali jalur pelayaran penting di Selat Hormuz yang praktis ditutup Iran sejak konflik pecah pada akhir Februari. “Satu‑satunya jaminan yang harus saya miliki adalah tidak akan ada senjata nuklir. Mereka (Iran‑red) telah menyetujuinya, dan itu sangat menarik,” kata Trump dalam wawancara dengan program televisi Fox News yang dipandu menantunya sendiri, Lara Trump.

Meski demikian, Iran membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa kedua negara masih memiliki perbedaan yang cukup besar dalam sejumlah isu utama yang menjadi pokok pembahasan negosiasi. Kantor berita Tasnim melaporkan bahwa proses pertukaran usulan terkait draf kesepakatan masih terus berlangsung. Menurut laporan itu, “sedang berlangsung, dengan kedua pihak secara teratur mengusulkan amandemen”.

Sementara itu, Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, menyatakan bahwa belum ada kesimpulan pasti yang dapat disampaikan terkait hasil perundingan. “Sampai kesimpulan yang jelas tercapai...semua yang dikatakan sekarang hanyalah spekulasi”. Dalam perundingan dengan AS, Iran menilai pencabutan sanksi serta pembebasan aset‑aset negaranya yang dibekukan di luar negeri sebagai hak utama yang harus dipenuhi dalam kesepakatan apa pun.

Teheran juga menegaskan perlunya pencairan aset yang diblokir, yang nilainya diperkirakan mencapai US$ 12 miliar atau sekitar Rp214 triliun, sebelum membahas lebih jauh program nuklirnya secara substantif. Selain itu, Iran menolak pernyataan Trump yang sebelumnya menyebut uranium yang telah diperkaya akan dimusnahkan. Teheran menyebut pernyataan tersebut sebagai klaim “tidak berdasar”.

Negosiasi ini masih berada di tahap awal, dengan kedua belah pihak terus mengajukan perubahan. Sementara Iran menuntut pengembalian hak-hak rakyat dan pencairan aset, AS menekankan keamanan nuklir dan kebebasan pelayaran. Keduanya masih harus menyepakati titik tengah sebelum kesepakatan akhir dapat dicapai.