Gubernur Dukung KPK Tangkap Bupati Sukoharjo

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, angkat bicara soal penangkapan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bukan hanya Etik, sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) juga ikut diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) itu. Luthfi menyampaikan tanggapannya usai menghadiri Konferensi Nasional Kusta di Jakarta, Jumat, 10 Juli 2026.

"Saya sangat prihatin dan saya mendukung kegiatan apa yang dilakukan oleh KPK," kata Luthfi. Ia menekankan prinsip bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Luthfi berharap para pejabat bisa benar-benar menjalankan pemerintahan yang bersih dan baik.

"Equality before the law, semua sama di muka hukum. Tidak peduli itu yang melakukan objeknya siapa yang melakukan," ungkap Luthfi. Ia menambahkan, "Jadi saya dukung sekali kegiatan ini dan saya hanya mengharapkan tolong semua pejabat di level apapun untuk betul-betul menerapkan adanya clear dan good government."

Luthfi mengaku sudah berkali-kali menyampaikan bahwa pemerintahan yang baik dan bersih harus dimulai dari para pemimpin. Menurutnya, seorang pemimpin harus menjadi contoh. "Saya sudah berulang-ulang kali menyampaikan untuk menciptakan clear dan good government itu berangkatnya adalah dari pimpinannya. Jadi ikan itu busuknya dari kepala. Artinya kita harus memberikan suatu contoh suri tauladan untuk clear dan good government dalam setiap kegiatan," ujar Luthfi. Ia menambahkan, "Baik itu terkait dengan jabatan, baik itu terkait dengan penggunaan anggaran, baik itu pertanggungjawaban dinas itu harus transparan dan akuntabel."

Gubernur menegaskan bahwa pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tidak akan terganggu oleh OTT KPK ini. Soal penunjukan pelaksana tugas (Plt) Bupati Sukoharjo, pihaknya masih menunggu keputusan hukum yang berkekuatan tetap. "Dengan adanya OTT di wilayah Sukoharjo kemarin, saya nanti akan perintahkan dinas kita, kita pastikan pelayanan publik di wilayah Sukoharjo harus tetap berjalan. Dinas-dinas enggak boleh terganggu, pelayanan pemerintahan tidak boleh terganggu," tegas Luthfi. "Siapapun pimpinannya yang terkena masalah ya kita akan backup untuk perjalanan pemerintahan Sukoharjo harus tetap berjalan. Nanti akan kita tunjuk Plt kalau sudah ada kekuatan hukum tetap," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK memeriksa lima orang, termasuk Bupati Sukoharjo Etik Suryani, di Polresta Surakarta setelah terjaring OTT. Kasus ini terkait dugaan pemerasan. Setelah diperiksa, mereka langsung dibawa ke Jakarta. "Para pihak kemudian dilakukan pemeriksaan awal di Polresta Surakarta, dan pagi ini akan dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat, 10 Juli 2026. Budi menjelaskan, "Perkara ini terkait dugaan pemerasan oleh bupati kepada para perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo." Total ada lima orang yang diamankan KPK dalam operasi tersebut.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa upaya pemberantasan korupsi terus berjalan. Gubernur Luthfi menekankan pentingnya keteladanan dari pimpinan daerah, dan memastikan bahwa roda pemerintahan di Sukoharjo tidak berhenti meskipun kepala daerahnya tersandung masalah hukum. Penunjukan Plt Bupati akan dilakukan setelah ada kepastian hukum.