Gubernur Hentikan Proyek Data Center Rp3,5 Triliun

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memutuskan untuk menghentikan pembangunan proyek pusat data berbasis kecerdasan buatan milik BDx di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Proyek ini dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 8.000 meter persegi, yang merupakan bagian dari kawasan pengembangan seluas 11 hektare. Nilai investasi proyek ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 3,5 triliun.

Keputusan penghentian ini dinilai berpotensi merusak iklim investasi di dalam negeri. Padahal, pemerintah pusat sendiri memiliki target untuk menarik investasi pusat data AI senilai Rp 360 triliun masuk ke Indonesia. Target tersebut dianggap realistis karena saat ini Indonesia sudah memiliki 182 pusat data, yang sebagian besar beroperasi di Jakarta dan Batam. Pemerintah juga telah menetapkan beberapa kawasan khusus untuk pusat data, yaitu Batam, Jawa Barat, Madura, dan Bali.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini, angkat bicara. Dalam keterangan tertulisnya pada Minggu, 10 April 2026, ia menyoroti insiden di Jawa Barat. "Tetapi di Jawa Barat terjadi kisruh di mana pembangunan data center dihentikan sepihak oleh gubernur dengan berbagai alasan lingkungan hidup, pasokan air dan beragam alasan lainnya. Praktek kebijakan yang menyebabkan iklim investasi rusak seperti ini menjadi kendala besar bagi masa depan perekonomian, yang sekarang terhenti bertumbuh moderat 5%," kata Didik.

Didik menegaskan bahwa Indonesia sangat membutuhkan investasi besar untuk mengembangkan ekosistem pusat data. Namun, menurutnya, peluang investasi tersebut kini terancam, khususnya di Jawa Barat. Dampaknya bisa meluas ke iklim investasi secara keseluruhan.

Ia mengingatkan sebuah kejadian serupa di masa lalu. Indonesia pernah kehilangan peluang investasi semikonduktor pada era 1980-an. Saat itu, beberapa perusahaan teknologi global seperti Fairchild Semiconductor, National Semiconductor, dan Monsanto sempat membangun fasilitas perakitan chip di Jakarta dan Bandung. Sayangnya, investasi tersebut akhirnya terhenti karena kebijakan pemerintah.

"Pada pada tahun 1985, terjadi konflik kebijakan mengenai otomatisasi produksi, yang kemudian dimenangkan oleh aliran kuno ortodoks dengan membatasi otomatisasi dan memaksa penyerapan tenaga kerja manual kepada investor. Tentu saja kebijakan kuno seperti ini tidak cocok dengan ivestasi canggih mereka dan akhirnya hengkang ke Penang, Malaysia," jelas Didik.

Indonesia sebenarnya sempat menjadi salah satu pemain utama industri semikonduktor di Asia Tenggara pada tahun 1970-an hingga awal 1980-an. Namun, posisi itu kemudian bergeser ke Malaysia. Penyebabnya adalah kebijakan yang dinilai kurang tepat dan persaingan ketat dalam menarik investasi dengan negara tetangga.

Peluang yang dulu dimiliki Indonesia pun akhirnya beralih ke Malaysia. Kini, Malaysia menguasai sekitar 13% pangsa pasar global untuk aktivitas pengujian, perakitan, dan pengemasan chip.

Menurut Didik, kondisi ini mirip dengan apa yang terjadi di Jawa Barat saat ini. Investasi sudah berjalan, tetapi kemudian dihentikan secara sepihak. Ia menilai keputusan seperti ini menjadi pukulan telak bagi investor karena menimbulkan ketidakpastian iklim investasi.

"Pemerintah harus dengan segera mengantisipasi ganjalan dari pemerintah daerah, yang merusak iklim investasi. Pada sisi program di lapangan mulai dulu dari pemerintah daerah yang ramah investasi," jelasnya.

Didik kemudian menyoroti potensi Batam. Ia menjelaskan, Batam berpeluang menjadi salah satu hub pusat data utama di kawasan. Hal ini didorong oleh kebijakan Singapura yang mulai membatasi pembangunan pusat data baru karena keterbatasan lahan dan energi. Di Batam, rencana investasi pusat data diperkirakan mencapai US$ 15 miliar hingga US$ 20 miliar, dengan target kapasitas sekitar 1,3 gigawatt.

Dengan pertumbuhan ekonomi daerah sekitar 7%, Batam dinilai berpeluang menjadi pusat pertumbuhan baru yang ditopang oleh investasi pusat data. Beberapa investor sudah mengumumkan rencana investasi mereka. Salah satunya adalah investasi US$ 1,7 miliar untuk pengembangan infrastruktur cloud dan AI di Indonesia.

AWS juga berkomitmen menanamkan investasi sebesar US$ 5 miliar. Sementara itu, Firmus tengah membangun kampus pusat data di Batam dengan target kapasitas hingga 170.000 akselerator AI.

Secara nasional, kapasitas pusat data diproyeksikan akan menembus 2.000 MW pada tahun 2030. Permintaan diperkirakan tumbuh rata-rata 16,8% per tahun berdasarkan proyeksi Bank Dunia.

"Batam bisa mengambil peluang itu, didukung tiga faktor utama, dimana Indonesia merupakan pusat ekonomi digital terbesar di ASEAN dengan 200 juta lebih pengguna internet," pungkas Didik.

Kejadian di Jawa Barat ini mengingatkan kembali pada pelajaran pahit industri semikonduktor di masa lalu. Saat itu, kebijakan yang tidak ramah investasi membuat Indonesia kehilangan kesempatan emas. Kini, dengan target investasi pusat data yang sangat besar, konsistensi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci. Jika tidak, bukan tidak mungkin investor akan kembali beralih ke negara tetangga yang dianggap lebih menjanjikan, seperti yang terjadi pada industri semikonduktor puluhan tahun lalu.