Harapan Hidup Banyuwangi Naik, Lansia Dilibatkan Rancang Kebijakan

Angka harapan hidup warga Banyuwangi kembali naik. Pada tahun 2024, rata-rata usia yang diperkirakan bisa dicapai penduduk adalah 74,13 tahun. Setahun kemudian, di 2025, angka itu meningkat menjadi 74,43 tahun. Kenaikan sebesar 0,3 tahun ini bukan sekadar angka statistik. Ini menandakan bahwa kondisi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum semakin membaik. Bagi pemerintah daerah, indikator ini dipakai sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, memanfaatkan momentum peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) tahun 2026 untuk menegaskan kembali komitmennya. Pemerintah kabupaten, menurut dia, terus mengerjakan berbagai program yang menyasar langsung kebutuhan warga lanjut usia. Program-program itu tidak main-main. Mulai dari layanan kesehatan gratis, pemberdayaan sosial, pembinaan keluarga, hingga penguatan peran Posyandu Lansia. Ada juga layanan kesehatan yang berbasis komunitas, supaya jangkauannya lebih luas dan tidak terpusat di kota.

Ipuk bertemu langsung dengan puluhan lansia di Pendopo Sabha Swagata Blambangan pada Selasa, 23 Juni 2026. Dalam pertemuan itu, dia menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus mendorong berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Tujuannya sederhana: agar para lansia tetap sehat, mandiri, aktif, dan bahagia. "Berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan juga terus kami dorong agar para lansia tetap sehat, mandiri, aktif, dan bahagia," kata Ipuk seperti dikutip dalam rilis resmi.

Yang menarik, lansia di Banyuwangi tidak hanya diposisikan sebagai penerima bantuan. Mereka dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan pembangunan. Caranya lewat program bernama 'Rembang Lansia'. Ini adalah forum khusus yang mempertemukan para lansia untuk bersama-sama menentukan arah kebijakan. Idenya, kebijakan yang lahir harus lebih responsif terhadap kebutuhan nyata kelompok usia ini. "Sebuah keberhasilan pembangunan salah satunya dilihat dari rata-rata usia harapan hidup. Maka kami terus berupaya menjaga pembangunan yang inklusif. Karena kami meyakini, pembangunan yang baik adalah pembangunan yang ramah terhadap seluruh kelompok masyarakat, termasuk para lansia," tutur Ipuk.

Tema HLUN tahun ini adalah 'Lansia Tangguh, Indonesia Tumbuh'. Ipuk menjelaskan, tema ini sengaja dipilih untuk menggeser cara pandang. Lansia jangan lagi dilihat sebagai beban pembangunan. Sebaliknya, mereka adalah aset sosial yang berharga. Mereka punya pengalaman panjang, kearifan lokal, dan nilai-nilai kehidupan yang tidak bisa digantikan. "Karena itu, paradigma terhadap lansia terus kita ubah. Lansia bukanlah objek pembangunan. Lansia adalah subjek dari pembangunan itu sendiri," sambung Ipuk.

Banyak bukti di lapangan. Tidak sedikit lansia yang masih aktif berkarya. Ada yang menjadi penggerak sosial, tokoh masyarakat, pelaku usaha kecil, pengajar, bahkan pengasuh keluarga. Mereka menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda. Dalam acara peringatan HLUN, Ipuk juga mewisuda 30 lansia yang telah lulus dari program Sekolah Lansia Tangguh (Selantang). Penghargaan diberikan atas pengabdian, kerja keras, keteladanan, dan nilai-nilai kehidupan yang mereka wariskan.

Plt Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB Banyuwangi, Puguh Setyo Widodo, menjelaskan lebih lanjut tentang Selantang. Program ini adalah pendidikan nonformal yang digagas oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Tujuannya untuk mewujudkan lansia yang SMART: Sehat, Mandiri, Aktif, Produktif, dan Bermartabat. "Program ini membekali lansia dengan pengetahuan tentang kesehatan, keterampilan, interaksi sosial, psikologi, hingga kewirausahaan. Dengan bekal tersebut, mereka diharapkan memiliki motivasi, kesiapan mental, dan kemampuan yang lebih baik sehingga dapat menikmati masa tua dengan lebih nyaman, bahagia, dan bermakna," kata Puguh.

Kenaikan angka harapan hidup ini memang tipis, tapi konsisten. Ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan, meski bertahap, mulai membuahkan hasil. Di sisi lain, keterlibatan lansia dalam forum 'Rembang Lansia' menjadi contoh kecil bagaimana kebijakan publik bisa lebih partisipatif. Alih-alih hanya dirancang di balik meja, pemerintah memilih mendengar langsung suara dari mereka yang paling terdampak. Ini adalah pendekatan yang jarang terjadi di banyak daerah lain.