Harga Pupuk Subsidi Turun 20 Persen di Era Prabowo

Pemerintah terus mendorong ketahanan pangan dengan memperkuat sektor pertanian. Selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, berbagai langkah diambil untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20 persen. Pemerintah juga menyederhanakan regulasi dan membenahi distribusi agar pupuk lebih mudah diakses petani. Kebijakan ini berlaku sejak 22 Oktober 2025.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, HET seluruh jenis pupuk bersubsidi diturunkan. Petani mendapat ruang lebih besar untuk menekan biaya usaha tani. Prabowo menegaskan kebijakan ini adalah hasil keberanian pemerintah membenahi aturan yang selama ini menghambat penyaluran pupuk.

"Harga pupuk berhasil kita turunkan 20 persen. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah negara kesatuan RI. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat, tapi pada saat sama harga turun tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita," ujar Prabowo dalam keterangan tertulis, Sabtu 24 Oktober 2026.

Pemerintah tidak hanya menekan harga, tetapi juga memastikan jumlah ketersediaan pupuk. Tujuannya agar petani bisa menjangkaunya saat dibutuhkan. Penurunan harga pupuk diharapkan tidak berhenti sebagai penghematan biaya, namun juga menjaga produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Penurunan HET pupuk bersubsidi ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025. Keputusan ini mengubah ketentuan jenis, HET, dan alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2025.

Kebijakan ini mencakup seluruh jenis pupuk bersubsidi. Harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram. Pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram. NPK kakao berkurang dari Rp3.300 menjadi Rp2.640 per kilogram.

Penyesuaian harga juga berlaku untuk ZA khusus tebu, dari Rp1.700 menjadi Rp1.360 per kilogram. Pupuk organik turun dari Rp800 menjadi Rp640 per kilogram. Penurunan HET ini memberikan penghematan langsung hingga 20 persen pada setiap jenis pupuk bersubsidi.

Bagi petani yang mengandalkan pupuk untuk menjaga produktivitas lahan, kebijakan ini membantu meringankan biaya usaha tani. Terutama saat kebutuhan pupuk meningkat menjelang musim tanam. Kebijakan ini ditujukan untuk menjangkau lebih dari 155 juta penerima manfaat, termasuk petani dan keluarganya di seluruh Indonesia.

Pangkas 145 Regulasi, Benahi Distribusi

Panjangnya rantai birokrasi dan potensi penyimpangan distribusi masih menjadi tantangan. Pemerintah memangkas 145 regulasi terkait penyaluran pupuk bersubsidi dan membenahi sistem distribusi. Tujuannya agar pupuk bersubsidi lebih mudah diakses dan manfaatnya tepat sasaran.

Deregulasi ini menyederhanakan tata kelola, mempercepat proses penyaluran, dan mempermudah akses petani. Dengan aturan yang lebih ringkas, proses distribusi diharapkan lebih efisien tanpa mengabaikan pengawasan dan ketepatan sasaran.

Pemerintah juga memperkuat penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan pupuk bersubsidi. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, pada semester I-2026, sebanyak 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk bersubsidi bermasalah telah dicabut di berbagai daerah.

Langkah ini membersihkan jalur distribusi agar pupuk bersubsidi tidak diselewengkan dan hak petani tetap terlindungi. Pemerintah juga menindak temuan peredaran pupuk palsu dengan kandungan unsur hara nihil. Pupuk palsu ini dilaporkan menyebabkan gagal panen dan kerugian yang diperkirakan mencapai Rp3,2 triliun hingga Rp3,3 triliun.

Digitalisasi melalui sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) terus diperkuat. Sistem ini mencatat data petani, luas lahan, komoditas, dan kebutuhan pupuk secara digital. Proses pendataan dan penyaluran diharapkan menjadi lebih transparan serta akuntabel.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menekankan kemudahan memperoleh pupuk dan kebersihan distribusi merupakan fondasi penting bagi peningkatan produksi dan keuntungan petani.

"Kalau pupuk mudah diperoleh dan distribusinya bersih, produksi meningkat, petani untung, dan pangan nasional semakin kuat. Itu tujuan utama yang terus kami perjuangkan," tegasnya.

Pernyataan ini menggambarkan keterkaitan antara reformasi pupuk dan kesejahteraan petani. Harga yang lebih terjangkau membantu menekan biaya produksi. Distribusi yang lebih tertib memastikan pupuk tersedia sesuai kebutuhan. Kombinasi keduanya menjadi instrumen untuk menjaga produktivitas lahan dan keberlanjutan usaha tani.

Nilai Tukar Petani Meningkat

Seiring pembenahan sektor pertanian, indikator kesejahteraan petani menunjukkan perkembangan positif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Agustus 2026 mencapai 129,19. Angka ini meningkat 1,05 persen dibandingkan Juli 2026 yang berada pada level 127,84.

NTP adalah indikator yang membandingkan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Kenaikan indeks ini menunjukkan perkembangan harga yang diterima petani lebih baik dibandingkan perubahan harga yang mereka bayarkan untuk kebutuhan produksi dan konsumsi.

Pada Agustus 2026, indeks harga yang diterima petani meningkat 1,14 persen. Sementara indeks harga yang dibayar petani hanya naik 0,09 persen. Selisih ini mendorong penguatan NTP dan memberikan gambaran mengenai membaiknya posisi tukar petani.

Kenaikan NTP terjadi di sebagian besar subsektor pertanian. Subsektor tanaman pangan mencatat peningkatan tertinggi sebesar 1,62 persen. Disusul tanaman perkebunan rakyat sebesar 1,53 persen, peternakan sebesar 0,96 persen, dan perikanan sebesar 0,69 persen.

Namun, pergerakan ini belum sepenuhnya merata. Subsektor hortikultura justru mengalami penurunan NTP sebesar 2,84 persen. Kondisi ini menunjukkan dinamika harga dan biaya usaha masih berbeda antarkomoditas. Penguatan kesejahteraan petani perlu terus diupayakan sesuai karakteristik masing-masing subsektor.

Secara geografis, perbaikan NTP menjangkau sebagian besar wilayah Indonesia. Dari 38 provinsi yang dipantau BPS, sebanyak 33 provinsi mencatat kenaikan NTP. Sulawesi Barat mengalami peningkatan tertinggi, yakni 6,87 persen, terutama ditopang oleh kenaikan harga kelapa sawit.

Secara kumulatif, NTP nasional selama Januari hingga Agustus 2026 tercatat 3,18 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perkembangan ini menunjukkan peran sektor pertanian dalam menopang ekonomi perdesaan dan menjaga daya beli masyarakat yang bergantung pada usaha tani.

NTP bukan satu-satunya ukuran kesejahteraan. Indikator ini memberikan gambaran mengenai perkembangan daya tukar yang diterima petani secara agregat. Kenaikannya tidak serta-merta berarti pendapatan setiap petani turut meningkat.

Penurunan harga pupuk bersubsidi, penyederhanaan regulasi, pembenahan distribusi, dan digitalisasi pendataan menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola pupuk. Kebijakan ini tidak hanya menekan harga, tetapi juga memperluas akses petani terhadap sarana produksi agar biaya usaha tani lebih terkendali.

Di tengah tantangan harga komoditas, biaya produksi, dan kebutuhan menjaga pasokan pangan, langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi pertanian nasional. Penghematan dari penurunan HET diharapkan membantu petani mengelola biaya. Distribusi yang lebih transparan dapat mengurangi hambatan dalam memperoleh pupuk bersubsidi.

Kenaikan NTP nasional menunjukkan perkembangan positif daya tukar petani. Tantangannya adalah memastikan manfaat kebijakan dirasakan merata oleh petani di berbagai wilayah dan subsektor. Terutama mereka yang masih menghadapi tekanan harga dan biaya produksi tinggi.

Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pembenahan tata kelola pupuk menjadi salah satu upaya memperkuat produksi pertanian, menjaga ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Konsistensi kebijakan, ketersediaan pupuk terjangkau, dan distribusi yang tertib diharapkan dapat menekan biaya usaha tani serta mendorong produktivitas petani.

Kebijakan pupuk bersubsidi ini berada dalam konteks yang lebih luas: menjaga ketahanan pangan nasional di tengah tekanan biaya produksi dan fluktuasi harga komoditas. Penurunan HET dan perbaikan distribusi adalah instrumen, bukan tujuan akhir. Keberhasilan jangka panjang akan diukur dari seberapa merata manfaatnya dirasakan petani kecil di seluruh Indonesia, terutama mereka yang selama ini paling sulit mengakses pupuk bersubsidi.