IKN Tegaskan: Lowongan Kerja Palsu Tidak Sah, Harap Verifikasi

Lowongan kerja palsu yang menampilkan nama Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyebar di berbagai platform media sosial. Pihak Otorita menegaskan bahwa semua informasi tersebut tidak benar.

Juru Bicara Otorita, Troy Pantouw, menegaskan bahwa belum ada proses rekrutmen apapun. Ia mengatakan, “Saat ini Otorita IKN tidak sedang membuka proses rekrutmen atau penerimaan pegawai dalam bentuk apa pun. Seluruh informasi yang beredar melalui poster, pesan siaran, maupun tautan pendaftaran di luar kanal resmi merupakan hoaks dan berada di luar tanggung jawab Otorita IKN,” tegas Troy dalam keterangannya, Minggu, 12 April 2026.

Ia juga menekankan, “Masyarakat diminta untuk tidak mempercayai maupun menindaklanjuti informasi tersebut.”

Otorita menegaskan bahwa proses rekrutmen resmi tidak pernah memungut biaya. Tidak ada kontak pribadi melalui WhatsApp atau email non‑korporat yang digunakan dalam komunikasi rekrutmen. Semua komunikasi resmi hanya dilakukan lewat kanal sosial media resmi Otorita.

Otorita juga mengingatkan potensi penyalahgunaan atribut instansi, seperti logo, foto pejabat, maupun visual infrastruktur, yang dapat menyesatkan publik. “Otorita IKN mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan atribut instansi seperti logo, foto pejabat, maupun visual infrastruktur untuk menyesatkan publik. Informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Otorita IKN,” tegas Troy.

Otorita menasihati masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi dan berhati‑hati terhadap penipuan yang memanfaatkan isu rekrutmen. Masyarakat diimbau untuk tidak mengisi data pribadi pada tautan yang tidak berasal dari domain resmi ikn.go.id dan tidak menindaklanjuti link yang mencurigakan.

Jika menemukan informasi palsu, Otorita mengimbau untuk melaporkan melalui lapor.go.id atau menghubungi hotline +62 811-5999-767.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bertugas mengelola pembangunan ibu kota baru dan menjaga kredibilitas instansi. Dengan adanya penyebaran hoaks, pihak Otorita menegaskan pentingnya verifikasi dan penggunaan saluran resmi untuk menghindari kebingungan publik.