Indonesia Luncurkan SRUK, Target Investasi Karbon Rp Ratusan Triliun

Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan sistem baru untuk perdagangan karbon nasional. Namanya Sistem Registrasi Unit Karbon, atau disingkat SRUK. Platform ini diharapkan bisa menarik investasi asing dalam jumlah besar, bahkan hingga puluhan miliar dolar.

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, menjelaskan bahwa SRUK adalah bagian dari upaya mempercepat aturan tentang nilai ekonomi karbon. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025.

Platform ini bekerja sebagai satu sistem terpadu. Sistem ini menghubungkan berbagai kementerian, lembaga, dan registri internasional yang mencatat setiap unit karbon di Indonesia. Artinya, semua proses jual beli karbon—baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri—harus melalui SRUK.

"Semua cara yang konvensional kita lalui dan salah satu cara yang ekstra konvensional adalah dengan membangun ekosistem pasar karbon yang bisa kita perdagangkan," kata Jumhur dalam acara peluncuran SRUK di Jakarta Pusat, Kamis, 09 Juni 2026.

Menurutnya, SRUK juga berfungsi untuk menyelaraskan kebijakan karbon dengan target pengurangan emisi nasional, yang dikenal dengan Nationally Determined Contributions (NDC), serta pendanaan iklim. Tapi yang paling penting, platform ini bisa menyederhanakan proses perdagangan unit karbon dan mengakui standar internasional.

Dengan begitu, semua lapisan masyarakat—terutama mereka yang tinggal di kawasan hutan—punya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pasar karbon ini.

"Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi ground people, masyarakat lokal. Karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia," paparnya.

Jumhur menambahkan, "Jadikan SRUK ini menjadi instrumen yang membuat kita semua bisa ikut ambil atau berkontribusi tidak hanya dalam urusan NDC atau pengurangan emisi, tapi juga sekaligus memastikan dalam semua dinamika ini masyarakat yang menjaga hutan, menjaga tapak di bawah, kita pastikan ikut sejahtera."

Dalam kesempatan yang sama, Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan bahwa banyak investor asing sudah menyatakan ketertarikan mereka terhadap pasar karbon Indonesia. Ia menyebut SRUK sebagai pencapaian yang membanggakan.

"(SRUK) satu pencapaian yang menurut saya adalah kebanggaan kita bersama. Karena kenapa? Dunia internasional yang selama ini menunggu, dan saya dengar, sudah menunggu sejak COP21 di Paris, bulan November," ujarnya.

"Banyak sekali investor dan pelaku-pelaku dari luar negeri yang sudah siap untuk masuk ke pasar karbon Indonesia," tegas Hashim.

Ketika ditanya negara mana saja yang tertarik, adik Presiden Prabowo Subianto ini menyebut Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Belanda, dan Jepang. Potensi dana yang bisa masuk, menurutnya, sangat besar.

"Banyak, dari Amerika, dari Inggris, dari Norwegia, dari Belanda, dari Jepang, banyak. (Potensi nilai?) Banyak, itu kalau kita jumlahkan bisa puluhan miliar dolar ya," jawab Hashim.

Pasar karbon Indonesia memang sudah lama dinantikan oleh komunitas internasional. Sejak Konferensi Perubahan Iklim PBB di Paris pada 2015, banyak pihak menunggu Indonesia memiliki sistem yang jelas dan terpercaya. Dengan hadirnya SRUK, pemerintah berharap perdagangan karbon bisa berjalan lebih transparan dan adil, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.