Jambi Luncurkan Operasi Hujan Buatan untuk Hindari Karhutla

Jambi, sebuah provinsi yang sering menjadi fokus perbincangan tentang kebakaran hutan dan lahan, kini menandai langkah baru dalam upaya pencegahan karhutla. Pemerintah pusat telah meluncurkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang melibatkan BNPB, BMKG, dan TNI AU. Operasi ini bertujuan menurunkan risiko kebakaran dan kabut asap pada musim kemarau 2026.

Wakil Ketua I DPRD Jambi, Ivan Wirata, menilai langkah ini sebagai strategi yang tepat. “Keputusan untuk melakukan operasi hujan buatan di Bandara Sultan Thaha Jambi ini saya akui merupakan langkah yang tepat. Ini menjadi perhatian penting, karena dapat mencegah ancaman karhutla dan kabut asap saat puncak kemarau tiba,” ujarnya pada Senin, 8 Juni 2026.

Operasi hujan buatan ini, yang juga dikenal dengan singkatan OMC, dirancang untuk menambah kelembapan di wilayah gambut. Bandara Sultan Thaha Jambi menjadi titik awal pelaksanaan, di mana sistem cuaca dimodifikasi agar menghasilkan presipitasi buatan. Dengan menambah kelembapan, lahan gambut yang biasanya kering menjadi lebih sulit terbakar.

Ivan menegaskan bahwa DPRD Provinsi Jambi memberikan apresiasi tinggi terhadap respons cepat pemerintah pusat. “Sebagai pimpinan legislatif, kami menegaskan bahwa DPRD berkomitmen penuh mendukung Pemprov Jambi dari sisi penganggaran maupun regulasi untuk penanggulangan bencana. Kami memastikan bahwa dana siap pakai atau anggaran kedaruratan daerah siap ditandemkan dengan bantuan helikopter water bombing maupun operasi darat yang disiapkan pemerintah pusat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kelembapan di kawasan gambut, terutama di Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Muaro Jambi. “Kita tahu dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, jika gambut sudah telanjur kering dan terbakar, pemadamannya akan jauh lebih sulit dan memakan biaya yang sangat besar. Pencegahan dini melalui hujan buatan ini adalah investasi keselamatan bagi masyarakat Jambi,” ujarnya.

Selain dukungan anggaran, Ivan menekankan perlunya regulasi yang mendukung. DPRD siap menyiapkan kebijakan yang mempermudah alokasi dana darurat dan memfasilitasi kerja sama antara lembaga pemerintah dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mempercepat implementasi operasi hujan buatan dan tindakan mitigasi lainnya.

Namun, Ivan mengingatkan bahwa OMC bukan satu-satunya solusi. Pengawasan dan penegakan hukum di lapangan tetap menjadi faktor utama. “OMC atau hujan buatan ini hanyalah benteng awal, kunci utamanya tetap ada pada kedisiplinan di lapangan. Kami meminta Satgas Karhutla, aparat penegak hukum, dan dinas terkait juga memperketat pengawasan,” terangnya. Ia menambahkan, “Tidak boleh ada celah bagi oknum korporasi maupun perorangan yang memanfaatkan musim kemarau untuk membuka lahan dengan cara membakar,” lanjutnya.

Ivan mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), untuk aktif melakukan pencegahan karhutla di lingkungan masing-masing. “Karhutla bukan hanya urusan BNPB atau pemerintah semata, tetapi tanggung jawab kita bersama. Kita tidak ingin bencana kabut asap kembali berulang di Jambi karena dampaknya sangat memukul kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas pendidikan, dan merugikan perekonomian daerah,” sebut dia.

Dalam rangka menegakkan hukum, DPRD juga mendorong kesiapan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memberikan tindakan tegas terhadap pelaku pembakaran lahan. Masyarakat diharapkan turut aktif menjaga lingkungan selama musim kemarau 2026.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan masyarakat, Ivan berharap musim kemarau 2026 dapat melewati tanpa ancaman kabut asap yang selama ini menjadi perhatian serius. “Jangan sampai nanti, bencana kabut asap yang pernah menghantui Jambi pada 2015 dan 2019 silam kembali terjadi. Maka mari sama-sama kita jaga, lingkungan kita, jangan buka lahan dengan cara di bakar, lalu masyarakat harus aktif jaga lahan, dan APH harus berikan tindakan tegas bagi pelaku pembakar lahan,” tegas Ivan.

Upaya ini menegaskan bahwa pencegahan karhutla memerlukan kombinasi teknologi, kebijakan, dan partisipasi aktif masyarakat. Operasi hujan buatan menjadi salah satu alat yang dapat menurunkan risiko, namun keberhasilan akhir tergantung pada disiplin dan penegakan hukum di lapangan. Dengan dukungan legislatif dan komitmen masyarakat, Jambi berusaha menghindari kejadian serupa di masa depan.