Kemenperin: Rupiah Murah, Manufaktur Pesaing Memperkuat LCS

Kemenperin mengumumkan dampak pelemahan rupiah terhadap sektor manufaktur pada hari Senin, 08 Juni 2026. Pada pukul 15.10 WIB, dolar AS berada di level Rp 18.187, naik 0,84% atau 151 poin.

Juru Bicara Febri Hendri Antoni Arief menjelaskan bahwa dampak rupiah dapat dibagi ke dalam empat klaster. Ia berkata, “Di antara 4 klaster itu yang perlu kita perhatikan adalah industri yang bahan bakunya impor dan produknya dijual di dalam negeri. Nah, industri ini banyak misalkan itu ada di, tekstil elektronik, komponen elektronik yang impor tapi produk elektroniknya dijual di dalam negeri. Terus kemudian ada beberapa industri misalkan di industri petrokimia, bahan baku plastik, plastik kan dijual di dalam negeri. Nah, ini yang perlu kita mencermati.”

Klaster pertama meliputi industri yang menggunakan bahan baku impor dan menjual produknya di pasar domestik. Klaster kedua mencakup industri yang menggunakan bahan baku impor tetapi mengekspor produknya. Klaster ketiga berfokus pada industri yang menggunakan bahan baku dalam negeri dan menjual di pasar domestik. Klaster keempat adalah industri yang menggunakan bahan baku dalam negeri dan berorientasi ekspor.

Untuk membantu industri yang terkena dampak, Kemenperin mendorong pemanfaatan fasilitas Local Currency Settlement (LCS) yang dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI). Melalui skema tersebut, transaksi perdagangan dengan sejumlah negara mitra dapat menggunakan mata uang lokal, tanpa harus bergantung pada dolar AS.

“Jadi, ketika mereka beli bahan baku impor itu tidak harus dalam dolar. Tidak harus dalam dolar jika bisa menggunakan uang yang dari negara-negara yang sudah bekerja sama dengan kita seperti China, Jepang, Indonesia, Malaysia, Thailand,” tuturnya.

Febri melihat pelemahan rupiah sebagai momentum untuk mempercepat pengembangan industri substitusi impor di dalam negeri. Menurutnya, kenaikan harga bahan baku impor dapat menjadi peluang bagi investor untuk membangun fasilitas produksi bahan baku di dalam negeri.

Ia juga meluruskan anggapan bahwa mayoritas bahan baku industri nasional masih bergantung pada impor. Menurut data yang dimiliki Kemenperin, porsi bahan baku impor dalam struktur manufaktur nasional hanya sekitar 21%. Ia menjelaskan, “Ia menjelaskan sebanyak 34% kebutuhan bahan baku industri berasal dari sektor manufaktur itu sendiri, baik dari industri hulu maupun industri antara (intermediate). Sementara 45% lainnya berasal dari sektor hulu seperti perkebunan, kehutanan, pertambangan, minyak, listrik, dan gas.”

“Jadi, dari struktur industri bahan baku kita hanya 21% yang dari impor. Karena selama ini kita terlena dengan narasi bahwa 70% bahan baku industri itu import. Itu terhadap total impor. Yang tadi angka 21% impor itu, itu dari total semua bahan baku industri, industri di hulu, di intermediate, dan hilir,” tutup Febri.

Dengan informasi ini, para pelaku industri dapat menyesuaikan strategi sourcing dan memanfaatkan kebijakan LCS. Rupiah yang melemah menimbulkan tantangan, namun juga membuka peluang bagi industri lokal untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat rantai pasok dalam negeri.