Jepang Rekor Penurunan Kelahiran: 671.236 Bayi, 1,14 TFR

Jepang mencatat penurunan jumlah kelahiran yang belum pernah terjadi sejak catatan dimulai pada 1899. Pada 1 Januari 2025, hanya ada 671.236 bayi lahir, menurun hampir 15.000 dibanding tahun sebelumnya. Angka ini menjadi yang terendah dalam sejarah pencatatan.

Selain jumlah lahir, total fertility rate (TFR) juga turun ke level terendah, yakni 1,14 anak per perempuan. Nilai ini jauh di bawah 2,1 anak per perempuan yang diperlukan agar populasi tetap stabil. Rekor ini menunjukkan bahwa Jepang sudah melewati titik kritis demografi.

Menurut Prof. Ronny Rachman Noor, pakar genetika ekologi dari IPB University, generasi muda menunda pernikahan karena faktor ekonomi dan nilai sosial yang berubah. Ia berkata, “Banyak generasi muda menunda pernikahan karena faktor ekonomi dan perubahan nilai sosial. Biaya hidup yang tinggi di kota seperti Tokyo dan budaya kerja yang ketat dengan jam kerja panjang menyulitkan mereka menjaga keseimbangan antara karier dan keluarga,” jelasnya.

Ronny menilai bahwa penurunan kelahiran dipengaruhi oleh biaya hidup tinggi, jam kerja panjang, dan ketidakmampuan pemerintah untuk membalikkan tren. Ia menambahkan, “Penurunan angka kelahiran dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari biaya hidup yang tinggi hingga perubahan nilai sosial di kalangan generasi muda.”

Berbagai kebijakan pemerintah, seperti subsidi pendidikan, penitipan anak gratis, dan jam kerja fleksibel, belum mampu mengubah pola ini. “Kestabilan ekonomi belum tercapai karena banyak generasi muda kesulitan memenuhi biaya hidup dan merawat anak,” ujarnya.

Selain rendahnya kelahiran, Jepang menghadapi penuaan penduduk yang cepat. Sekitar 30 persen populasi berusia di atas 65 tahun. Kondisi ini menambah beban fiskal dan menurunkan tenaga kerja produktif.

Ronny menilai dampak penurunan populasi mulai terasa di sektor strategis. Dalam jangka pendek, Jepang mengalami kekurangan tenaga kerja produktif dan peningkatan beban fiskal akibat populasi lanjut usia. “Penurunan jumlah penduduk ini dapat mengancam keberlanjutan sistem kesejahteraan pensiun dan layanan kesehatan. Dari sisi geopolitik, Jepang mungkin bergantung pada aliansi internasional dan otomatisasi untuk tetap kompetitif,” jelasnya.

Untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja, Jepang mulai memperluas akses bagi pekerja asing. Namun, langkah ini tidak sepenuhnya diterima masyarakat. Survei Stanford Japan Barometer, yang dikembangkan oleh peneliti di Walter H. Shorenstein Asia-Pacific Research Center, Stanford University, menunjukkan bahwa mayoritas responden Jepang bersikap berhati-hati terhadap penerimaan pekerja asing.

Survei yang dilakukan pada 1 Februari 2026 terhadap lebih dari 4.000 responden menunjukkan bahwa 53 persen masyarakat Jepang tidak setuju dengan perluasan penerimaan pekerja asing. Angka ini meningkat secara signifikan dibandingkan hasil survei serupa pada 1 Februari 2022 dan 1 Februari 2023.

Prof. Kiyoteru Tsutsui, peneliti Stanford, menilai perubahan sikap tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya perdebatan politik terkait isu imigrasi dalam beberapa tahun terakhir. Ia berkata, “Penerimaan pekerja asing telah menjadi perhatian utama bagi masyarakat Jepang,” dikutip dari laman Stanford.

Ronny menyoroti dilema antara kebutuhan tenaga kerja dan resistensi sosial terhadap imigrasi. Ia menilai imigrasi dapat menjadi solusi cepat untuk menambah tenaga kerja produktif, namun pendekatan tersebut masih menghadapi hambatan budaya dan politik yang kuat. “Budaya di Jepang belum sepenuhnya siap menerima imigrasi dalam jumlah besar. Tekanan demografi dan ekonomi dapat mendorong Jepang menjadi lebih pragmatis, meski dengan batasan yang ketat. Perubahan mungkin akan terjadi, meskipun perlahan,” ujarnya.

Temuan Stanford juga menunjukkan masyarakat Jepang cenderung lebih menerima pekerja asing yang memiliki pendidikan tinggi, kemampuan bahasa Jepang yang baik, pengalaman kerja panjang, serta profesi yang dianggap berkontribusi langsung bagi masyarakat seperti dokter, peneliti, dan tenaga kesehatan.

Meski demikian, Ronny menilai solusi jangka panjang tidak bisa hanya mengandalkan imigrasi. Jepang tetap perlu melakukan reformasi internal untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah keluarga dan mendukung generasi muda untuk memiliki anak. “Penurunan populasi di Jepang menjadi tantangan besar yang perlu mendapat perhatian serius. Reformasi internal untuk keberlanjutan dan kebijakan imigrasi terukur untuk tenaga kerja menjadi kombinasi yang diperlukan,” tutupnya.

Jepang diperkirakan akan semakin mengandalkan robotika, kecerdasan buatan (AI), dan otomatisasi untuk mempertahankan produktivitas ekonomi di tengah menyusutnya jumlah penduduk usia kerja. Perubahan ini menandai pergeseran paradigma dalam kebijakan tenaga kerja dan sosial.

Dengan penurunan kelahiran dan penuaan penduduk, Jepang menghadapi krisis tenaga kerja dan ekonomi. Kebijakan pemerintah, baik dalam bentuk subsidi maupun reformasi sosial, belum cukup mengubah tren. Imigrasi, meskipun potensial, masih menghadapi hambatan budaya. Solusi jangka panjang memerlukan reformasi internal dan kebijakan imigrasi terukur, sementara teknologi otomatisasi menjadi alat penting untuk menstabilkan produktivitas. Situasi ini menuntut tindakan cepat dan terkoordinasi agar Jepang dapat menjaga keseimbangan demografi dan ekonomi.