Kenaikan TPP ASN Jambi Harus Seiring Kinerja dan PAD

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menyoroti kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Menurutnya, kenaikan itu tidak perlu dipersoalkan, namun harus disertai peningkatan kinerja birokrasi dan pendapatan asli daerah (PAD).

“Jika memang ada wacana soal kenaikan TPP ASN, saya rasa tidak masalah, tetapi kenaikan kesejahteraan aparatur harus berjalan seiring dengan kualitas pelayanan publik serta kemampuan fiskal daerah,” ujarnya pada Sabtu (09 Mei 2026). Ivan menegaskan bahwa ia sudah memimpin pembahasan mengenai TPP ASN Jambi. Ia bahkan mengadakan rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi untuk membahas kondisi keuangan daerah dan arah kebijakan anggaran ke depan.

Dalam pernyataannya, Ivan menyatakan, “Jadi, kalau bicara indikator kinerja, itu harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai belanja daerah hanya habis untuk TPP, sementara belanja modal dan pembangunan masih sangat kecil.” Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat telah memberi persetujuan kenaikan TPP ASN Tahun Anggaran 2026 untuk Pemprov Jambi. Persetujuan tersebut disertai sejumlah syarat, mulai dari pemenuhan belanja wajib, penyelesaian kewajiban keuangan daerah, peningkatan PAD, percepatan reformasi birokrasi, hingga penguatan digitalisasi pelayanan pemerintahan.

Menurut Ivan, syarat-syarat tersebut menjadi catatan penting agar APBD tetap sehat dan tidak terlalu berat pada belanja pegawai. Ia menekankan bahwa daerah juga dituntut menjaga ruang fiskal untuk pembangunan yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat. “Pembayaran TPP tidak boleh mengorbankan belanja wajib maupun program prioritas daerah. Belanja modal harus tetap kuat karena itu berkaitan dengan pembangunan, lapangan kerja, dan perputaran ekonomi masyarakat,” jelas Sekjen Golkar Jambi ini.

Ivan menyoroti porsi belanja infrastruktur yang masih perlu diperkuat. Menurutnya, pembangunan fisik daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam menggerakkan ekonomi sekaligus membuka ruang pertumbuhan baru. Di sisi lain, ia menegaskan bahwa kenaikan TPP harus berbanding lurus dengan capaian kinerja ASN. Pelayanan publik, kata dia, harus semakin cepat, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“TPP boleh naik, tapi kinerja dan PAD juga harus naik. Jadi ada hubungan yang jelas antara kesejahteraan pegawai dengan hasil kerja yang diberikan kepada masyarakat,” tegasnya.

Kesimpulannya, kenaikan TPP ASN di Jambi menuntut keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pegawai, kualitas pelayanan publik, dan kesehatan fiskal daerah. Kinerja yang lebih baik dan PAD yang meningkat menjadi kunci agar belanja pegawai tidak mengorbankan pembangunan dan program prioritas lainnya.