Kereta Gantung Prambanan: Rp200 Miliar, Dukungan DPMPTSP

Triana Wahyuningsih, kepala DPMPTSP Sleman, mengaku menerima tawaran investasi di Kapanewon Prambanan. Proyek tersebut berupa wahana wisata kereta gantung dengan nilai investasi sekitar Rp 200 miliar. Ia menegaskan bahwa ide pembangunan kereta gantung itu murni berasal dari investor. Menurutnya, pemerintah kabupaten Sleman mendukung setiap investasi yang masuk karena dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD).

“Itu benar-benar ide dari investor. Pemerintah Kabupaten Sleman akan mendukung setiap investasi karena nanti kaitannya dengan penambahan PAD, dengan adanya kereta gantung berarti pajak hiburan dan sebagainya bisa masuk,” kata Triana kepada wartawan, Kamis (07 Mei 2026).

Triana menjelaskan bahwa pemkab Sleman turut mendampingi proses perizinan proyek tersebut. Tahapan awal yang harus dipenuhi adalah KKPR atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Dari hasil kajian tata ruang, lokasi proyek dianggap sesuai untuk pengembangan wisata buatan. “Untuk awalnya memang harus memiliki KKPR dulu, kesesuaian tata ruang. Kalau tata ruang ini memang sudah sesuai di sana untuk kegiatan pengembangan wisata buatan,” tambahnya.

Ia menambahkan bahwa proses perizinan juga terkait kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang berada di kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN. “Pak Bupati juga sudah memimpin langsung ke Kementerian ATR untuk menyampaikan bahwa di situ ada LSD-nya. Kementerian ATR sebenarnya juga mendukung terkait itu,” ujarnya. Selain itu, kawasan Prambanan disebut masuk dalam kawasan strategis nasional untuk pengembangan destinasi wisata sehingga dinilai potensial untuk proyek tersebut.

Berkenaan dengan rute, Triana menyebut kereta gantung itu direncanakan memiliki lintasan sekitar 8 kilometer. Jalurnya dimulai dari kawasan Banyunibo menuju sejumlah titik wisata hingga kawasan Tebing Breksi. “Kurang lebih sekitar 8 kilometer dari Banyunibo, lalu ke Tebing Breksi dan kembali lagi,” jelasnya.

Menjelaskan nilai investasi, Triana mengatakan investor menyiapkan dana sekitar Rp 200 miliar untuk proyek tersebut. “Kalau informasi dari investornya sekitar Rp 200 miliar,” kata dia. Saat ini proses perizinan lahan masih berjalan, termasuk terkait penggunaan tanah kas desa yang kewenangannya berada di pemerintah provinsi. “Ini sedang berproses untuk perizinan lahannya karena ada penggunaan tanah kas desa yang memang menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” tambahnya.

Proyek kereta gantung ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah memfasilitasi investasi swasta untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak hiburan dan pajak lainnya.