KSP Targetkan Satu Juta Jargas Rampung 2028

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menargetkan pembangunan satu juta jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga bisa selesai pada tahun 2028. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mencapai swasembada energi.

Pembangunan jargas rumah tangga tersebut masuk dalam Program Prioritas Nasional yang diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini juga sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029.

"Tahun 2028 selesai," kata Dudung saat meninjau kesiapan pengoperasian jargas di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, pada Jumat, 18 September 2026.

Pemerintah menargetkan pembangunan 119.379 sambungan rumah (SR) di 15 kabupaten dan kota selama periode 2025-2026. Dari jumlah itu, Kabupaten Gresik mendapatkan alokasi 7.363 sambungan. Sementara Kabupaten Sidoarjo mendapat 7.223 sambungan.

Dudung menjelaskan, dukungan dari kementerian dan lembaga terkait sangat diperlukan. Tujuannya agar perizinan untuk lokasi jargas berikutnya bisa disiapkan sejak awal dan diproses secara bersamaan. Langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG, yang saat ini mencapai sekitar 80 persen dari kebutuhan nasional.

KSP akan mengawal proses penyelesaian perizinan, penetapan badan usaha pengelola, izin usaha niaga gas bumi, hingga alokasi gas dan titik serah. Pengawalan juga mencakup penetapan wilayah jaringan distribusi dan harga gas rumah tangga sampai seluruh sambungan beroperasi.

"Dukungan setiap kementerian dan lembaga terkait tetap dibutuhkan agar perizinan pada lokasi berikutnya disiapkan sejak perencanaan dan diproses secara paralel, sehingga impor LPG berkurang dan akses masyarakat terhadap energi semakin mudah," ujarnya.

Dudung menyebutkan, proses perizinan sejauh ini mulai tuntas dan secara bertahap masuk ke tahap pengoperasian. Ia meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera menetapkan badan usaha pengelola dan menerbitkan izin usaha niaga gas bumi.

Sementara itu, SKK Migas diminta memastikan alokasi gas dan titik serah. Adapun BPH Migas diminta menyiapkan harga gas rumah tangga yang tetap lebih murah dibandingkan LPG tabung 3 kilogram.

Program jargas ini menjadi salah satu prioritas nasional untuk mengurangi impor LPG dan memperluas akses energi bagi masyarakat. Dengan target selesai pada 2028, pemerintah berharap ketergantungan pada LPG impor bisa ditekan secara signifikan.