Kuota SD Sekolah Rakyat Ponorogo Belum Terpenuhi 2026/2027

Program Sekolah Rakyat di Ponorogo, yang dijanjikan sebagai akses pendidikan gratis bagi keluarga kurang mampu, masih belum mencapai target pendaftarannya. Menjelang penutupan rekrutmen untuk tahun ajaran 2026/2027, kuota pada jenjang Sekolah Dasar (SD) masih jauh di bawah jumlah yang diharapkan.

Berbeda dengan jenjang SMP dan SMA yang justru melampaui kapasitas, kursi SD masih banyak kosong. Kondisi ini memaksa petugas Program Keluarga Harapan (PKH) turun langsung ke lapangan untuk mencari calon peserta didik.

Menurut Ketua Tim PKH Ponorogo, Kademin, hingga awal Juni jumlah calon siswa SD yang bersedia mengikuti program tersebut baru mencapai 14 anak. "Kuota yang belum terpenuhi ada di jenjang SD. Saat ini masih kurang 16 siswa untuk memenuhi satu rombongan belajar," kata Kademin, Sabtu, 6 Juni 2026.

Data pendataan menunjukkan bahwa para pendamping PKH telah melakukan penyisiran ke ribuan keluarga penerima manfaat dalam beberapa pekan terakhir. Dari hasil tersebut, minat masyarakat terhadap Sekolah Rakyat sebenarnya cukup tinggi.

Terdaftar sebanyak 45 calon siswa untuk jenjang SMA dan 38 siswa untuk jenjang SMP. Jumlah tersebut bahkan telah melampaui kapasitas yang disediakan pemerintah.

"Untuk SMP dan SMA sebenarnya sudah lebih dari cukup. Yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah pemenuhan kuota SD," ujarnya.

Kademin menilai keraguan orang tua menjadi salah satu faktor utama belum terpenuhinya kuota tersebut. Banyak keluarga yang masih belum siap melepas anak mereka untuk tinggal jauh dari rumah.

Pasalnya, seluruh siswa Sekolah Rakyat Ponorogo angkatan pertama akan ditempatkan sementara di Kabupaten Madiun karena pembangunan fasilitas permanen di Ponorogo belum selesai. Sebagian orang tua masih mempertimbangkan karena anak harus tinggal di asrama dan lokasinya berada di luar daerah. Itu yang sering menjadi pertanyaan saat kami melakukan sosialisasi, ungkapnya.

Meski menghadapi kendala tersebut, tim pendamping optimistis jumlah peserta akan terus bertambah dalam beberapa pekan ke depan. Sosialisasi dan pendekatan langsung kepada keluarga sasaran akan terus dilakukan hingga proses seleksi berakhir.

"Kami terus melakukan pendampingan dan memberikan penjelasan kepada masyarakat. Mudah-mudahan kuota yang diberikan kepada Ponorogo bisa terpenuhi seluruhnya," jelas Kademin.

Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Ponorogo, Devit Tri Candrawati, memastikan pendaftaran masih dibuka. Menurutnya, pemerintah tetap memberikan kesempatan kepada keluarga sasaran yang ingin mendaftarkan anaknya meskipun proses pembelajaran sementara akan berlangsung di Madiun.

"Kami tetap menerima pendaftaran. Untuk tahun pertama, siswa baru akan mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat Madiun sambil menunggu pembangunan fasilitas di Ponorogo selesai," kata Devit.

Ia menjelaskan bahwa konsep penggabungan sementara tersebut merupakan solusi agar program nasional itu dapat berjalan sesuai jadwal. Nantinya, setelah gedung dan asrama di Ponorogo siap digunakan, seluruh peserta didik akan dipindahkan ke lokasi permanen.

"Begitu fasilitas selesai dibangun, kegiatan belajar akan dipusatkan di Ponorogo. Jadi ini hanya bersifat sementara," pungkasnya.

Program Sekolah Rakyat di Ponorogo masih dalam fase pengisian kuota, terutama pada jenjang SD. Meskipun banyak siswa sudah terdaftar di jenjang menengah, upaya sosialisasi masih terus dilakukan untuk mengatasi kekhawatiran orang tua. Setelah fasilitas di Ponorogo selesai dibangun, semua siswa akan beralih ke lokasi tetap, menandai langkah penting menuju pendidikan gratis bagi keluarga kurang mampu di daerah tersebut.