Mahasiswa Bali Desak DPRD, 16 Tuntutan Diserahkan ke Pusat

Denpasar – Puluhan mahasiswa dari berbagai universitas di Bali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Bali pada Senin, 22 Juni 2026. Mereka datang dengan membawa sederet tuntutan yang langsung disampaikan kepada para wakil rakyat. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa diterima langsung oleh Wakil Ketua III DPRD Bali, Komang Nova Sewi Putra, bersama beberapa anggota dewan lainnya. Nova berjanji bahwa seluruh 16 tuntutan yang diajukan oleh mahasiswa akan segera diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPR RI dalam waktu tiga hari ke depan. Janji ini tidak main-main. Nova bahkan membacakan satu per satu tuntutan tersebut di hadapan para mahasiswa yang hadir. Ia menjelaskan bahwa prosesnya akan dimulai keesokan harinya. "Ya otomatis besok saya sudah sampaikan. Saya sudah berikan itu semua makalah kajian-kajian yang diberikan oleh mahasiswa serta tuntutannya ke tenaga ahli kami. Tujuannya untuk mengkaji dan membuatkan satu konsep surat yang akan kami kirim lagi dua hari, baik itu ke Kementerian Dalam Negeri maupun ke DPR RI," ujar Nova. Politikus dari Partai Demokrat ini mengaku memahami betul keresahan yang dirasakan oleh masyarakat dan mahasiswa. Ia menyebut kondisi negara saat ini memang memicu banyak kekhawatiran. "Karena kami juga selaku di DPR banyak sekali menerima istilahnya keberatan-keberatan dari masyarakat mengenai harga kenaikan-kenaikan dari BBM. Kalau kita lihat, BBM ini tidak hanya mempengaruhi masyarakat di bawah, tapi juga menengah dan lainnya," tambah Nova. Namun, mahasiswa tidak hanya diam menunggu. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana, I Gusti Agung Ngurah Oka Paramahamsa, memberikan peringatan tegas. Ia mengatakan jika tuntutan mereka tidak diindahkan atau melebihi batas waktu yang disepakati, maka mahasiswa tidak akan ragu untuk kembali mendesak DPRD Bali. "Dan kami harap kepercayaan kami itu murah. Kepercayaan kami hanya bisa diganggu dengan tiga hari ini. Saya rasa dengan tim yang tersedia, kekuatan yang tersedia dari DPRD Provinsi Bali sudah cukup untuk menyampaikan ke pusat," tutur Oka. Lalu, apa saja isi dari 16 tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa Bali? Tuntutan-tuntutan ini terbagi ke dalam beberapa aspek besar. Mulai dari masalah demokrasi, supremasi sipil, dan tata kelola pemerintahan. Kemudian, soal hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Serta, yang tidak kalah penting, masalah ekonomi, fiskal, dan kesejahteraan rakyat. Pada aspek demokrasi, supremasi sipil, dan tata kelola pemerintahan, mahasiswa meminta pemerintah, termasuk Presiden Prabowo, para menteri terkait, hingga DPR RI, untuk mengevaluasi penetapan UU Polri. Mereka menilai undang-undang ini disahkan secara tergesa-gesa. Selain itu, keterlibatan TNI dan Polri dalam jabatan sipil juga diminta untuk dievaluasi. Tujuannya, kata mereka, adalah untuk memastikan tegaknya prinsip supremasi sipil. Mereka juga menuntut evaluasi terhadap komunikasi publik para pejabat yang dinilai tidak efektif. Menurut mahasiswa, komunikasi yang buruk ini justru mengerdilkan aspirasi masyarakat. Soal pengelolaan BPI Danantara, mahasiswa meminta agar dilakukan secara transparan kepada publik. DPR RI juga dituntut untuk segera melakukan proses legislasi dan pengundangan terhadap rancangan UU Perampasan Aset. Mereka ingin undang-undang ini bisa disahkan secepatnya. Pada aspek HAM dan kebebasan sipil, tuntutan mahasiswa lebih keras lagi. Mereka meminta Presiden Prabowo untuk membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat. Tidak hanya itu, mereka juga menuntut penghentian segala bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap aktivis. Ini semua, kata mereka, adalah wujud komitmen nyata terhadap perlindungan warga negara. Prabowo juga diminta untuk mengevaluasi dan menghentikan Menteri HAM, Natalius Pigai. Mahasiswa menilai Pigai tidak menunjukkan kinerja yang layak sebagai seorang menteri. Pemerintah juga dituntut untuk mengusut seluruh dugaan pelanggaran HAM di Papua. Termasuk di dalamnya, menarik seluruh aparat militer guna menjamin perlindungan hak-hak masyarakat. Masuk ke aspek perekonomian, fiskal, dan kesejahteraan rakyat, mahasiswa mendesak Presiden Prabowo dan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk membenahi penyaluran subsidi energi. Mereka meminta pengawasan yang ketat dan pembaruan data penerima subsidi. Tujuannya, untuk mencegah potensi kenaikan harga BBM Pertalite. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga tidak luput dari sorotan. Mahasiswa menuntut Presiden Prabowo, Kepala BGN Nanik S Deyang, Menteri Keuangan Purbaya, BPK, dan KPK untuk mengevaluasi total program tersebut. Sebab, program ini dinilai mempengaruhi kebijakan efisiensi anggaran dan memicu dugaan korupsi. Dengan evaluasi ini, mereka berharap anggaran untuk kesehatan, pendidikan, daerah, dan pelayanan publik bisa dipulihkan. Program Kopdes Merah Putih juga diminta untuk segera dievaluasi. Mahasiswa menuntut dihentikannya pemotongan dana desa yang dialihkan ke program tersebut. Terakhir, mahasiswa Bali mendesak pemerintah untuk segera menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka menyarankan pemerintah mengambil langkah konkret berupa kebijakan fiskal dan moneter. Langkah ini, kata mereka, penting untuk memperbaiki kepercayaan investor di tengah dinamika global yang tidak pasti. "Kami sebetulnya punya harapan besar bahwasanya isu-isu ini diselesaikan secara hati-hati, tersistematis, dan terstruktur," kata Ketua BEM Universitas Udayana, I Gusti Agung Ngurah Oka Paramahamsa, saat berorasi. Ia menilai masyarakat sudah tidak lagi percaya dengan pemerintah. Alasannya, karena hilangnya dialog-dialog yang menghasilkan jawaban dan solusi konkret. Oka mengatakan, ketika ada isu seperti kenaikan BBM, program MBG, hingga deforestasi hutan, justru rakyat dibenturkan satu sama lain. "Program ini sejatinya harus kembali ke tangan rakyat, harus menjadi hak masyarakat. Bukannya malah menjadi kesengsaraan kita. Kenapa kita harus berantem? Kenapa kita harus menjatuhkan satu sama lain?" tuturnya. Secara keseluruhan, aksi ini menunjukkan bahwa mahasiswa Bali memiliki kepedulian yang tinggi terhadap berbagai isu nasional. Mulai dari masalah tata kelola pemerintahan, penegakan HAM, hingga kebijakan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Mereka tidak hanya menyuarakan, tetapi juga memberikan tenggat waktu yang jelas bagi pemerintah untuk bertindak.