Mahasiswa Lempar Botol ke DPRD Sumut, Ketua Tak Hadir

Sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol, Medan, pada Senin, 22 Juni 2026. Mereka datang dengan satu tuntutan utama: meminta evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Situasi sempat memanas ketika para demonstran mulai melemparkan benda-benda ke arah gedung wakil rakyat tersebut. Aksi pelemparan ini dipicu oleh ketidakhadiran Ketua DPRD Sumut, Erni Sitorus, yang dijanjikan akan menemui mereka. Massa merasa dibiarkan menunggu tanpa kepastian.

"Tadi katanya kami disuruh nunggu 5 menit, tapi sampai sekarang tak kunjung hadir," teriak seorang peserta aksi di lokasi. Kekecewaan mereka semakin memuncak saat Sekretaris DPRD Sumut, Muhammad Ali Sipahutar, justru membacakan surat keterangan sakit atas nama Erni Sitorus. Surat itu didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Sumut, Salman Alfarisi, dan Kapolrestabes Medan, Calvijn Simanjuntak.

Ali Sipahutar membacakan surat tersebut di hadapan mahasiswa yang mayoritas berasal dari Universitas HKBP Nommensen Medan. Namun, isi surat itu langsung ditolak mentah-mentah oleh para pendemo. Mereka menilai surat sakit tersebut tidak memenuhi standar administrasi yang berlaku.

"Suratnya tidak ada kopnya, tidak ada keterangan dokternya. Itu namanya surat palsu. Kami menilai DPRD Sumut pembohong," teriak salah satu orator dari tengah kerumunan massa. Pernyataan ini disambut gemuruh kemarahan dari para mahasiswa yang terus bertahan di lokasi.

Dalam orasinya, para mahasiswa menyoroti dua kebijakan utama Presiden Prabowo. Pertama, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai terlalu banyak menyedot anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Kedua, mereka menyoroti kondisi nilai tukar rupiah yang terus melemah.

"Program MBG sangat banyak memakan APBN sampai harus dilakukan efisiensi anggaran. Sementara saat ini semuanya semakin mahal," kata seorang orator di atas panggung aksi. Mereka menuntut agar kebijakan tersebut dievaluasi ulang karena dinilai tidak tepat sasaran di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, massa aksi masih setia menduduki Jalan Imam Bonjol tepat di depan gedung DPRD Sumut. Mereka masih menunggu kedatangan Ketua DPRD Sumut untuk menemui dan mendengarkan langsung tuntutan yang mereka sampaikan.