Pemerintah Perpanjang Bantuan Pangan Tiga Bulan Mulai Juli 2026

Pemerintah Indonesia mengumumkan paket stimulus ekonomi baru yang akan berjalan pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah ini diambil untuk mendorong belanja masyarakat di dalam negeri, sekaligus membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan ekonomi global yang masih terasa.

Salah satu program utama dalam paket ini adalah perpanjangan bantuan pangan. Bantuan ini akan kembali diberikan selama tiga bulan, yaitu pada Juli, Agustus, hingga September 2026. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa keputusan untuk memperpanjang bantuan pangan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Kemudian yang terkait dengan bantuan pangan ini pemerintah sudah atas arahan Bapak Presiden Pak Presiden Prabowo mengarahkan untuk ini dilanjutkan untuk tiga bulan yang dimulai lagi bulan Juli," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, pada Senin, 22 Juni 2026.

Program bantuan pangan ini akan menjangkau 33,24 juta penerima. Pemerintah memperkirakan akan membutuhkan anggaran sebesar Rp 17,54 triliun untuk menjalankan program ini selama tiga bulan ke depan.

Selain bantuan pangan, pemerintah juga meluncurkan program baru untuk menstabilkan harga kedelai. Program ini ditujukan khusus untuk para perajin tahu dan tempe. Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 2.000 per kilogram untuk kedelai yang dijual dalam program Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan (SPHP). Total anggaran yang disiapkan untuk subsidi ini adalah Rp 500 miliar.

Pada tahap pertama, pemerintah menyiapkan kuota sebanyak 250.000 ton kedelai bersubsidi. Subsidi ini akan diberikan di daerah-daerah yang harga kedelainya sudah berada di atas Harga Acuan Pembelian (HAP).

"Kita ketahui kita beli kebutuhannya adalah 2,5 juta ton per tahun. Namun kita siapkan 250 ribu ton dengan subsidi Rp 2.000/kilogram yang nantinya akan diberikan apabila harga kedelainya diatas harga acuan pembelian," jelas Airlangga lebih lanjut.

Airlangga menambahkan bahwa kedua program ini sudah dibahas bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, juga telah mengirimkan surat resmi terkait program ini ke kementerian Airlangga.

"Kami sudah bahas cara lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden," kata Airlangga menutup penjelasannya.

Kedua program ini menunjukkan bahwa pemerintah masih fokus pada menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah dan pelaku usaha kecil seperti perajin tahu dan tempe, di tengah kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih.