Malioboro Full Pedestrian Mulai November 2026

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berencana menjadikan kawasan Malioboro sebagai zona bebas kendaraan bermotor atau full pedestrian mulai November 2026. Berbagai persiapan teknis tengah dimatangkan, termasuk skema parkir untuk para pengunjung.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIY, Chrestina Erni Widyastuti, menjelaskan bahwa arah kebijakan parkir di Malioboro bukanlah memperbanyak tempat parkir di dalam kawasan inti. Sebaliknya, pemerintah justru akan memperkuat konsep park and ride dan park and walk.

"Namun memperkuat konsep park and ride dan park and walk," kata Erni pada Jumat, 03 Juli 2026.

Ia menambahkan bahwa paradigma yang sedang dibangun adalah park once, experience more. Artinya, pengunjung cukup memarkir kendaraan sekali di kawasan penyangga, lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, menggunakan TransJogja, moda transportasi tradisional, atau moda ramah lingkungan lainnya.

"Paradigma yang kami bangun adalah park once, experience more, yaitu pengunjung cukup memarkir kendaraan di kawasan penyangga, kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, menggunakan TransJogja, moda transportasi tradisional, maupun moda ramah lingkungan lainnya," ujar dia.

Dishub DIY akan lebih fokus pada pengembangan kapasitas parkir di kantong-kantong parkir yang berada di luar kawasan inti Malioboro. Selain itu, kantong parkir tersebut akan dilengkapi dengan sistem parkir pintar atau smart parking.

"Melalui sistem ini masyarakat nantinya dapat mengetahui ketersediaan ruang parkir secara real time, memperoleh navigasi menuju lokasi parkir terdekat, serta memanfaatkan sistem pembayaran digital," kata Erni.

Dengan sistem itu, kendaraan tidak perlu berputar-putar hanya untuk mencari tempat parkir. Kebiasaan berputar itu justru menambah kemacetan dan emisi kendaraan.

"Dengan demikian kendaraan tidak perlu berputar-putar mencari tempat parkir yang justru menambah kemacetan dan emisi," tambah Erni.

Dishub juga akan memperkuat sistem integrasi layanan TransJogja. Angkutan umum ini diharapkan menjadi tulang punggung mobilitas menuju Malioboro.

"Termasuk peningkatan konektivitas halte, kemudahan perpindahan moda, serta peningkatan kualitas layanan. Target kami bukan sekadar menyediakan ruang parkir yang lebih banyak, tetapi membangun sistem mobilitas yang lebih efisien, nyaman, dan berkelanjutan," ujar dia.

Rencana full pedestrian di Malioboro mulai berlaku November 2026. Saat ini, seluruh urusan teknis tengah dikaji berdasarkan hasil evaluasi dari beberapa uji coba yang sudah dilakukan sebelumnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti, mengatakan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang perlu dimatangkan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengaturan di jalan-jalan sirip Malioboro, yaitu jalan-jalan kecil yang bercabang dari poros utama.

"Ya (full pedestrian mulai November), kita melihatlah kalau full pedestrian itu karena kita mau tunda sampai kapan lagi?" ujar Made saat ditemui di Kompleks Kepatihan Kota Jogja pada Rabu, 01 Juli 2026.

"Hanya saja memang perlu, kita kan ini kolaborasi tidak dengan Pemda DIY semata, ada Pemerintah Kota Jogja. Salah satunya yang menjadi PR adalah pengaturan di sirip-sirip," kata dia lagi.

Kebijakan ini merupakan lanjutan dari beberapa kali uji coba kawasan bebas kendaraan di Malioboro. Pemerintah ingin memastikan semua aspek teknis, termasuk akses transportasi umum dan pengelolaan parkir, berjalan lancar sebelum diterapkan secara permanen. Fokus utamanya bukan sekadar melarang kendaraan masuk, tetapi menyediakan alternatif mobilitas yang nyaman bagi pejalan kaki dan pengguna transportasi umum.