MBG Berputar Rp 10,8 Miliar di Desa, Dorong Ekonomi

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) membawa dampak signifikan bagi perekonomian desa. Ia menyoroti aliran dana pemerintah yang kini lebih banyak masuk ke wilayah pedesaan.

Menurutnya, sejak pelaksanaan MBG, sekitar Rp 10,8 miliar uang belanja pemerintah berputar di desa. Ia menjelaskan perhitungan tersebut secara detail.

“Tiap hari di desa beredar uang 3.000 kali Rp 15.000, ada yang lebih ada yang sedikit, berkurang dan sebagainya. 3.000 kali Rp 15.000, Rp 45 juta tiap hari, dan di situ adalah 5 hari seminggu kali 4, 20 hari kali Rp 45 juta. Berarti Rp 900 juta tiap bulan, kali 12. 12 kali Rp 900 juta, Rp 10,8 miliar,” katanya dalam peresmian 1.062 Kopdes Merah Putih seperti dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (16 Mei 2026).

Prabowo menekankan bahwa pergerakan dana ini jauh lebih besar daripada alokasi dana desa tradisional. Setiap desa biasanya hanya menerima Rp 1 miliar untuk pembangunan. Ia menambahkan bahwa dalam pelaksanaannya, pemerintah desa harus terlebih dahulu membangun fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Yang tadinya sebelum ada MBG kita kirim Rp 1 miliar dana desa, dengan MBG kita tambah Rp 10 miliar. kita pakai dulu uang dana desa, kita pake dulu Rp 500 juta ya, tapi 6 tahun akan kembali,” ujarnya.

Prabowo menjelaskan bahwa perputaran dana Rp 10,8 miliar ini hanya untuk memenuhi menu makanan penerima manfaat. Namun, ia menyoroti bahwa konsumsi makanan tersebut juga memberi keuntungan bagi produsen di desa.

“Satu desa Rp 10,8 miliar beredar di situ, artinya yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup, dan kita bisa patahkan biaya logistik, nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desanya sendiri,” ucap Prabowo.

Dengan demikian, ia berpendapat bahwa anggaran MBG sebesar sekian ratus triliun rupiah akan beredar secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Tambahan operasional Koperasi Desa Merah Putih, menurutnya, akan membuat program makan gratis menjadi lebih efisien.

“MBG ditambah dengan kooperasi desa merah putih ini akan membangkitkan ekonomi kita,” terangnya.

Dalam konteks ini, saat ini sudah ada 1.061 unit Kopdes yang beroperasi. Pemerintah menargetkan peningkatan jumlah koperasi menjadi sekitar 3.000 pada Agustus 2026.

Prabowo menekankan pentingnya target tersebut. “Kalau umpamanya tidak sampai 30.000, kalau hanya sampai 20.000, saya katakan 20.000 ini juga adalah prestasi yang saya kira jarang bisa diketemukan di negara lain. Kita buktikan hari ini dan kita buktikan nanti bulan Agustus, 20.000 minimal kooperasi berdiri, dan kita lihat Desember seribu desa nelayan, dan kita lihat tahun 2027 berapa ratus sekolah baru kita bangun, berapa sekolah rakyat kita bangun,” ucap Prabowo.

Program MBG, diharapkan, tidak hanya memberi manfaat langsung kepada penerima makanan. Ia juga menekankan bahwa produk-produk lokal seperti ikan lele, bawang merah, tempe, dan telur akan lebih mudah terjual di pasar desa, sehingga mengurangi biaya logistik dan meningkatkan pendapatan petani serta pedagang.

Prabowo menegaskan bahwa aliran dana ini akan menciptakan multiplier effect yang lebih besar. Dengan uang yang berputar di desa, produk lokal menjadi lebih kompetitif, dan pasar lokal pun tumbuh.

Penggunaan dana desa yang lebih fleksibel, menurut Prabowo, memungkinkan pemerintah desa memanfaatkan dana tersebut sebelum memutuskan alokasi untuk proyek pembangunan. Ia menekankan bahwa alokasi Rp 500 juta dari dana desa dapat dipakai untuk kebutuhan mendesak, dan hasilnya akan kembali ke desa dalam enam tahun.

Dengan pelaksanaan MBG dan koperasi desa, pemerintah berharap dapat memperkuat ekonomi desa dan menjadikan pasar lokal sebagai pusat distribusi makanan sehat. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, inisiatif ini menandai langkah penting dalam upaya pemerintah untuk memperkuat perekonomian desa, meningkatkan akses pangan bergizi, dan memperluas jaringan pasar lokal.