Medan Alarm: 62 Balita Gizi Buruk 2025, Masih Beserta Risiko

Dinas Kesehatan Kota Medan mencatat 62 balita mengalami gizi buruk pada tahun 2025. Data ini menjadi alarm bagi pihak kesehatan kota, mengingat tren yang tidak menurun dalam beberapa tahun terakhir.

Ketua Tim Kerja Gizi dan KIA Dinkes Medan, Novi, menjelaskan bahwa fenomena ini disebabkan oleh kombinasi asupan makanan yang tidak mencukupi atau tidak seimbang, infeksi penyakit berulang, serta faktor lingkungan dan sosial‑ekonomi. “Gizi buruk juga disebabkan kurangnya pengetahuan orang tua mengenai gizi dan sanitasi, serta tidak diberikannya ASI eksklusif,” ujar Novi pada 29 Maret 2026.

Menurut data Dinkes Medan, jumlah balita dengan gizi buruk meningkat signifikan pada tahun 2023 dengan 94 kasus, lalu menurun menjadi 77 pada tahun 2024. Meskipun ada penurunan, angka 62 pada tahun 2025 tetap menunjukkan masalah yang belum terselesaikan.

Novi menambahkan bahwa upaya penanganan meliputi pendekatan komprehensif, mulai dari pemberian makanan tambahan (PMT) nutrisi, terapi gizi, rehabilitasi, hingga pelacakan kasus aktif. “Upaya ini mencakup deteksi dini di Posyandu, edukasi gizi bagi orang tua, serta penguatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan,” katanya.

Wali Kota Medan, Rico Waas, mengungkapkan pengalamannya masih menemukan anak dengan gizi buruk di Kecamatan Medan Denai. Ia menyatakan, “Kami baru saja menemukan di Kecamatan Medan Denai sebuah keluarga yang punya problem yang sejatinya tidak boleh terjadi di kota besar seperti kita ini. Apa itu? Seorang anak dengan gizi buruk. Memang kondisi finansial ini salah satu faktor yang membuat terjadinya hal tersebut,” pada 25 Maret 2026.

Anak tersebut berusia 12 tahun dan memiliki bobot 11 kilogram. Menurut Rico, anak tersebut membutuhkan tambahan darah dan perawatan intensif.

Rico menegaskan bahwa belum ada data akurat terkait jumlah anak dengan gizi buruk di Medan. Ia menekankan pentingnya pendataan, “12 tahun dengan bobot 11 kg ini termasuk menjadi perhatian kita di mana di kota kita masih ada anak dengan gizi buruk. Oleh sebab itu kami perintahkan kepada seluruh wilayah, camat, lurah kami minta seluruh data anak di Kota Medan yang memiliki potensi gizi buruk tadi,” tambahnya.

Ia juga meminta aparat kewilayahan untuk segera menyerahkan data, “Kami minta beberapa waktu ke depan berikan datanya kepada kami, mari kita semuanya,” ungkapnya.

Rico mengingatkan bahwa tugas maksimal harus dilakukan setelah melewati Bulan Ramadan. “Kami tidak ingin ada anak di Medan terkena gizi buruk, bahkan yang bisa mengancam kejiwaan. Ini tidak boleh terjadi lagi. Ini kami sampaikan sudah banyak hal yang harus kita laksanakan. Khususnya di momen usai Ramadan ini,” tutupnya.

Kasus ini menyoroti bahwa meski kota besar memiliki fasilitas kesehatan, faktor sosial‑ekonomi dan pengetahuan orang tua masih menjadi hambatan utama. Upaya terpadu dari pemerintah, posyandu, dan masyarakat diperlukan untuk menurunkan angka gizi buruk di Medan.