Menkeu: Dana Mobil Kopdes Baru Cair Setelah Audit

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara soal laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) yang mencurigai adanya dana membengkak dalam proyek pengadaan mobil pikap untuk program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih. Menurut Purbaya, uang dari negara baru akan keluar setelah melalui proses audit yang ketat.

"Itu kan nanti diaudit. Saya terima-saya bayar yang diaudit saja," ujar Purbaya di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa, 14 Juli 2026. Ia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan tidak akan mencairkan anggaran sebelum dinyatakan lolos audit. "Kan nanti diaudit, begitu diaudit, lolos, baru dia nagih ke saya, saya bayar. Jadi saya secure, aman," tambahnya.

Purbaya mengaku belum menerima data lengkap terkait temuan ICW tersebut. Sebelumnya, lembaga antikorupsi itu menyatakan akan membawa dugaan penggelembungan dana ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

ICW menemukan indikasi masalah setelah memantau pengadaan mobil pikap yang dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (APN) untuk program Kopdes Merah Putih. Dari hasil pemantauan, ada selisih harga pembelian sekitar Rp 61 juta hingga Rp 69 juta per unit pikap. Jika dikalikan dengan target pengadaan sebanyak 80 ribu unit, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 4,86 triliun hingga Rp 5,54 triliun.

Atas dasar itu, ICW merekomendasikan tiga langkah: menghentikan sementara proyek, membuka semua dokumen pengadaan ke publik, dan meminta aparat penegak hukum menyelidiki kemungkinan adanya praktik perburuan rente atau penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan uang negara.

"Secara keseluruhan, temuan ICW menunjukkan bahwa pengadaan mobil pikap KDMP berpotensi tidak memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan persaingan usaha yang sehat," tulis ICW dalam laporannya.

Proyek pengadaan mobil pikap untuk koperasi desa ini memang bernilai besar. Dengan target 80 ribu unit, total anggaran yang digelontorkan bisa mencapai triliunan rupiah. Temuan ICW menyoroti celah yang mungkin terjadi dalam proses pengadaan, terutama soal perbedaan harga yang cukup signifikan per unitnya. Pemerintah, melalui pernyataan Menteri Keuangan, menekankan bahwa mekanisme audit akan menjadi filter utama sebelum uang negara benar-benar dikeluarkan.